Koreri.com, Jayapura – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan kunjungan kerja ke Kota Jayapura, Provinsi Papua, Selasa (24/11/2020).
Salah satunya yaitu melakukan kunjungan ke RSUD Dok II Jayapura.
Hal itu dimaksudkan guna mengecek kesiapan Pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan di RS, khususnya penanganan pandemi Covid -19.
“Saya sudah lihat RSUD ini dan mendapat berbagai masukan menjadi bahan untuk melakukan perbaikan penyempurnaan agar penanganan Covid-19 dan penyakit – penyakit lainya dari 12 pelayanan umum SPM bisa berjalan dengan baik, termasuk penanganan stunting dan TB (Tuberkulosis),” katanya usai meninjau RSUD Dok II Jayapura.
Menurutnya, pemerintah pusat terus berusaha membantu memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah daerah dalam pembangunan kesehatan, baik sarana prasarana dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan.
“Mulai dari layanan standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan, sampai kebutuhan penanganan Covid-19 terus diupayakan pemenuhannya oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Dikatakan, pembangunan kesehatan merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam pembangunan nasional. “Karena itu, pemerintah pusat terus berupaya memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan kesehatan hingga ke seluruh wilayah Indonesia,” kata Muhadjir Effendy.
Diketahui, RSUD Dok II Jayapura merupakan rumah sakit rujukan utama Provinsi dalam penanganan Covid-19 di wilayah Kota Jayapura.
Berdasarkan data dari pihak RSUD Dok II Jayapura, saat ini jumlah angka pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit sebanyak 13 orang. Selain itu, RSUD Dok II Jayapura juga akan menjadi RS rujukan utama dalam mendukung penyelenggaraan PON XX 2021 yang diadakan di Provinisi Papua.
Akan tetapi, saat ini RSUD Kota Jayapura sebagai RS rujukan Covid-19 belum memiliki mesin tes Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk mendiagnosis virus tersebut secara cepat.
Untuk melakukan pengujian spesimen, pihak RSUD Kota Jayapura masih harus mengirim ke pihak Litbangkes Dinkes Papua, sehingga pengujian spesimen memakan waktu lama dan tidak efisien.
Muhadjir mengaku terkejut melihat RSUD Kota Jayapura belum memiliki mesin PCR.
Padahal, di RSUD itu sudah memiliki Laboratorium BSL-2 dan melayani pasien Covid-19. Dia mengatakan akan mengusulkan ke BNPB dan Satgas Covid-19 pusat untuk dilakukan pengadaan PCR.
“Saya sudah usulkan penambahan PCR untuk uji spesimen Covid-19. Saya kaget juga di sini belum punya PCR padahal RS rujukan utama Covid. Karena itu saya sudah minta untuk dipercepat paling lambat Desember sudah tersedia dan sudah bisa digunakan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan, pemerintah pusat akan mempercepat pengadaan PCR di Papua. Selain di RSUD Jayapura, Menko PMK mengatakan akan menambah empat PCR lainnya di beberapa RS di Papua.
“Saya mengusahakan akan ada penambahan 4 (empat) PCR lain di beberapa Rumah Sakit di Papua, sehingga ada zona-zona. Kita taruh di tiap satu kabupaten dan kabupaten sekitarnya bisa ikut menggunakan,” kata dia.
Menko Muhadjir sekaligus meminta kepada pihak pemerintah daerah untuk menyediakan saranan prasarana seperti laboratorium BSL-2 untuk mesin PCR dan di mana saja lokasi yang diperlukan untuk ditempatkan PCR.
“Saya minta bantuan dari pemerintah provinsi untuk menunjukkan di mana RS yang bisa ditempati PCR. Saya mohon untuk hal-hal yang sifatnya prasarana itu disiapkan oleh RS setempat atau pemprov setempat misalnya lab BSL-2 sehingga nanti begitu peralatan datang bisa segera diinstall dan bisa digunakan,” tuturnya.
Selain itu, Muhadjir juga meminta agar pihak pemerintah provinsi dan RS setempat untuk menyediakan tenaga kesehatan yang akan mengoperasikan mesin-mesin yang akan diadakan tersebut.
“Kalau sudah ada tapi belum terlatih mohon segera dilaporkan ke BNPB atau Kemenkes. Nanti segera bisa kita kirim untuk dilatih, kalau perlu ke Jakarta untuk menyiapkan mereka agar bisa mengoperasikan,” pungkasnya.
OZIE
