Koreri.com, Manokwari – Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan secara resmi membuka musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dalam tangka penyusunan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat tahun 2022.
Dalam sambutannya Gubernur Dominggus Mandacan mengatakan, penyusunan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2022 berpedoman pada RPJMD Papua Barat periode 2017-2022.
“Sehingga pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang telah diselaraskan melalui forum ini diharapkan telah tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.” Ucap Gubernur Dominggus Mandacan dalam sambutannya yang disampaikan dalam Musrenbang RKPD Provinsi Papua Barat tahun 2022 di Ballroom Aston Niu Manokwari, Selasa (20/4/2021)
Musrenbang RKPD Provinsi Papua Barat tahun 2022 dengan sorotan tema “mempercepat pemulihan ekonomi dan sistem kesehatan untuk meningkatkan kesejateraan dan daya saing sumberdaya manusia menuju transformasi ekonomi yang inklusif.”
Sesuai dengan isu-isu yang berkembang di daerah maupun isu-isu luar bersifat regional, nasional dan global tetapi berdampak pada daerah serta tantangan yang masih belum terselesaikan sampai saat ini yaitu, pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, inflasi yang tinggi, indeks pembangunan manusia yang dibawah rata-rata nasional.
Tingginya tingkat ketimpangan pendapatan (gini rasio), tingginya persentasi tingkat kemiskinan, tingginya tingkat pengangguran terbuka serta indeks kesenjangan wilayah yang cukup signifikan dan lain sebagainya.
Hal ini menjadi tantangan dan tugas bersama untuk memperbaiki capaian kinerja diberbagai sektor pembangunan di tahun 2022. untuk itu diperlukan pendekatan perencanaan pembangunan secara tematik-holistic, integratif dan spasial guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara lebih efektif dan efisien.
“Dengan mempertimbangkan tantangan yang saya kemukakan, maka melalui tema ini, provinsi papua barat menetapkan lima prioritas pembangunan tahun 2022 di prioritaskan pada, mempercepat pemulihan ekonomi berbasis keunggulan daerah dan kesehatan dampak pandemi covid-19, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan daya saing daerah melalui penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi wilayah.
Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar (ekonomi, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, listrik, air bersih). meningkatkan pembangunan wilayah berbasis komoditas unggulan dan sumberdaya alam (kawasan ekonomi, daerah tertinggal, terluar, perbatasan, penataan ruang, lingkungan hidup).
“Sasaran makro daerah yang nantinya tertuang dalam RKPD Papua Barat, menjadi tantangan bagi kita semua untuk bekerja keras dan berbuat yang terbaik demi kemajuan provinsi papua barat, melalui usulan program yang berbobot, dan dapat memecahkan permasalahan yang kita hadapi bersama.” Ujarnya.
Dijelaskan Gubernur bahwa sebelum penyelenggaraan musrenbang RKPD sebelumnya telah didahului dengan kegiatan forum SKPD yang secara teknis telah dilakukan pembahasan trilateral antara Bappeda, SKPD Provinsi dan kabupaten/ kota sehingga pada musrenbang saat ini akan mendengarkan hasil pembahasan trilateral tersebut.
Beberapa catatan dari hasil pembahasan pada saat forum SKPD antara lain belum dipahami secara baik pembagiaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan dan tugas pokok dan fungsi, baik oleh SKPD provinsi maupun kabupaten/ kota sehingga masih dijumpai adanya tumpang tindih usulan program dan kegiatan.
Untuk itu Gubernur menganjurkan kepada semua pihak yang terlibat untuk membaca dan mempelajari dengan baik undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta keputusan menteri dalam negeri nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah pada sistem informasi pembangunan daerah (SIPD).
KENN
