Koreri.com, Ambon – Komisi III DPRD Maluku bersama mitra kerja menggelar rapat membahas berbagai bencana yang terjadi di sejumlah wilayah.
Pertemuan tersebut merespon masuknya surat yang dilayangkan masyarakat terdampak bencana yang melanda kabupaten dan kota di Maluku.
Rapat berlangsung diruang Komisi III DPRD Maluku, Jumat (4/3/2022) yang dipimpin langsung Wakil Ketua Hatta Hehanussa yang didampingi anggota lainnya.
Sementara mitra kerja yang hadir, PUPR Maluku, Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Rapat tadi membahas berbagai persoalan bencana akibat cuaca ekstrim yang melanda Maluku beberapa waktu belakangan ini, terutama yang terjadi Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Seram Bagian Barat (SBB) dan 9 kabupaten/kota lainnya di Maluku,“ terang Hatta.
Diakuinya, sampai hari ini bencana yang terjadi sangat berdampak sekali dirasakan masyarakat. Bahkan di sejumlah daerah dilaporkan ada yang sampai tergenang hingga rumah pada hancur.
“Salah satunya yang terjadi di dusun Laha, Desa Ariati, Kecamatan Huamual Belakang yang terkena dampak banjir akibat curah hujan yang cukup tinggi belum lama ini,” sambungnya.
Lanjut Hatta, hasil dari rapat ini nantinya akan menjadi perhatian penuh dari Pemda Maluku, kabupaten dan DPRD, terhadap berbagai langkah penanganan, baik tanggap darurat dari BPBD Kabupaten/kota maupun instansi terkait.
Salah satu solusinya dengan meminta adanya perhatian dari Pemerintah Provinsi agar lebih memperhatian, berbagai usulan pembangunan infrastruktur yang seharusnya menjadi usulan prioritas, terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana.
Khusus penanganan bencana dusun Laala sambung Hatta, telah mendapat bantuan sedikitnya 500 bronjong dan 400 Geo Back dari pihak BWS Maluku.
“Ini bantuan lewat kerja sama BPBD Maluku dan BWS yang rencanya dalam waktu dekat akan dikirim ke lokasi bencana di dusun Laala dan diterima BPBD setempat,” sambungnya.
Hatta berharap lewat bantuan itu, BPDB setempat dapat segera merealisasikan sekaligus meminta secepatnya dilakukan normalisasi kali Laala.
Sebaliknya, jika tidak dilakukan normalisasi, maka ketika curah hujan nanti, akan menimbulkan bencana banjir yang cukup parah.
“Jadi masalah bancana, kita di masing-masing dapil sudah memiliki cukup data yang lengkap, dengan harapan agar skala prioritas pembangunan kedepan harus lebih mengutamakan daerah-daerah yang terdampak bencana. Dan jangan dulu membangun daerah yang belum terdampak bencana,” pungkasnya.
JFL
