Koreri.com, Ambon – Pembangunan sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Kepulauan Aru khususnya bagi kepentingan nelayan setempat jadi sorotan Komisi II DPRD Maluku.
Menyusul sejumlah persoalan yang ditemukan pasca dilakukan kegiatan pengawasan di kabupaten yang berbatasan laut langsung dengan Negara Australia.
Persoalan yang ditemukan ini patut menjadi perhatian bersama Pemerintah Provinsi Maluku mengingat program dan kegiatan yang dilakukan belum tercapai dengan baik.
Salah satunya, sebagaimana diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Maluku Saoda Tethool kepada sejumlah media di Ambon, Kamis (23/6/2022), bahwa nelayan di Bumi Jargaria itu mengiginkan adanya pelabuhan alternatif.
“Untuk nelayan-nelayan kecil, yaitu soal pelabuhan, walaupun bukan menjadi tanggungjawab Komisi II, tetapi itu menjadi sorotan untuk pelabuhan alternarif bagi nelayan tradisional,” ungkapnya.
Persoalan lainnya, lanjut Saoda, berkaitan dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mana nelayan sangat sulit mendapatkan, karena harus melalui mekanisme yang panjang mulai dari perizinan di Dinas Kelautan dan Perikanan, kemudian ke Dinas Peridustrian dan Perdagangan, barulah ke Pertamina.
“Ini menjadi mekanisme yang panjang, dan sangat menyulitkan masyarakat. Maka untuk itu, perlu ada pihak ketiga yang mendirikan SPBN bagi nelayan di pesisir,” sambungnya.
Saoda juga mengakui pengusaha di sektor perikanan juga meminta adanya revisi Peraturan daerah (Perda) terkait tambak labuh.
“Walaupun ada permintaan dari pengusaha karena harganya mahal, namun kami menganggap Perda itu rasional, karena bagi kami itu terlalu murah bagi pengusaha. Mengingat dari sektor perikanan kita tidak mendapatkan apa-apa, hanya dari retribusi dari tambak labu itu yang kita dapatkan, dan dari ekspor ikan kita tidak dapat, karena belum ada regulasi atau payung hukum yang mengatur lebel ikan,” akuinya.
Dan pada sektor pertanian juga, menurut Saoda, para petani mengeluhkan terbatasnya subsidi pupuk.
“Mereka menghendaki kalaupun harganya naik, yang penting tersedia. Jadi alokasi yang diberikan pempus untuk pupuk subsidi terbatas sekali, contoh petani mau kebutuhan 1000 kg per sekali panen, tetapi yang diberikan 500 kg. jadi pupuk menjadi penopang untuk menghasilkan hasil yang baik dan banyak sesuai target,” pungkasnya.
JFL
