Koreri.com, Jayapura – Tokoh Intelektual Kabupaten Pegunungan Bintang, Yance Tapyor, mengatakan pihaknya bersama seluruh masyarakat 34 Distrik dan 277 Kampung pada prinsipnya sepakat dan mendukung sikap Bupati Spei Yan Bidana mempertahankan Pegubin tetap bertahan di Provinsi Papua.
Menurut Yance, Negara harus tegas bahwa tujuan dari pemekaran adalah memperpendek jangkauan pelayanan pemerintahan di berbagai aspek, terutama pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi.
“Jadi pemekaran ya tujuannya itu, tak ada urusan dengan adat,” tegas Yance dalam keterangan persnya, Selasa (28/6/2022).
Dikatakan, Kabupaten Pegunungan Bintang sejak dimekarkan dari Kabupaten Jayawijaya sampai sekarang tetap berada di wilayah Provinsi Papua dan tetap di Provinsi Papua sebagai Provinsi Induk.
“Kami ini bagian dari masyarakat Papua yang ada dalam NKRI sehingga hak dan aspirasi kami harus didengar. Kenapa ada dua kabupaten yaitu Kabupaten Jayapura dan Merauke, mereka tolak kami,” katanya.
Yance juga meminta agar oknum-oknum tertentu yang menolak Pegubin tetap berada di dalam Provinsi Papua sebaiknya menghentikan sikap kelirunya dalam bernegara. Sebab itu hanya demi kepentingan sesaatnya saja.
“Kami tegaskan, kami Pegunungan Bintang tidak keluar dari Provinsi Papua, kami tetap ada di Provinsi Papua, karena dari dulu kami sudah ada di Provinsi Papua. Pemekaran itu untuk tiga DOB lain, Provinsi Papua tetap ada. Negara tidak boleh diintervensi oleh kepentingan oknum-oknum tertentu,” tegasnya.
Yance Tapyor yang juga Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Pegubin ini mengatakan, secara geografis, jarak Pegubin ke Jayapura hanya sekitra 372 kilometer. Saat ini, pihaknya pun sudah membangun akses jalan darar dari Pegubin ke Keerom.
“Sudah kita bangun 52 Kilometer. Masih ada 280-an kilometer yang belum dibangun. Jadi kami ingin tetap bergabung ke Provinsi Papua karena secara akses kami lebih dekat ke Keerom dan Jayapura. Kalau ke Merauke ada 800-an kilometer sedangkan ke Wamena 1.000-an kilometer,” tuturnya.
Ia mengatakan, akibat kedekatan jarak atau wilayah antara Pegubin dan Jayapura, rata-rata masyarakat Pegubin lebih memilih studi atau pelayanan kesehatan ke Jayapura, bukan ke Wamena atau Merauke.
“Kami masyarkat Pegunungan Bintang ini selama 45 tahun menjadi korban pembangunan selama berada di Kabupaten Jayawijaya. Kami kurang diperhatikan. Tetapi kami tetap berterima kasih kepada Kabupaten Jayawijaya yang sudah memekarkan kami menjadi satu kabupaten,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Pegubin Kalep Alimdam, S.IP,M.KP mengatakan pada prinsipnya, ASN Pegubin sangat mendukung sikap Bupati Spei Bidana agar kabupaten itu tetap berada Provinsi Papua.
“Saya melihat, ini karena kesalahan pemekaran per wilayah adat yang dibagi DPR RI, itu yang keliru. Harusnya pemekaran itu dibagi berdasarkan peta geografis dan akses jarak, jangkauan pelayanan pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan. Kalau kami gabung ke Papua Selatan dan Papua Pegunungan, kami harus tempuh jarak sampai 800-an kilometer. Kalau ke Jayapura hanya 300-an kilometer, hanya 45 menit pesawat,” tegas Kalep.
Menurut Kalep, ada beberapa oknum yang menolak Pegubin tetap berada di Provinsi Papua. Sayangnya, tak ada alasan mendasar tetapi atas kepentingan pribadinya.
“Padahal tanggal 15 Juni 2022, Dewan Adat Tabi sudah dukung dan terima kami Pegubin tetap ada di Provinsi Papua. Ada ondoafi dari Sentani, Jayapura, Mamberamo Raya dan Saereri. Tapi saat rapat para kepala daerah dengan Komisi II DPR RI 28 Juni 2022, ada pernyataan sekelompok orang yang menolak,” tegas Kalep.
SEO
