as




as

RDP Dengan Kementerian Bappenas, MSR Ingatkan Prioritaskan Pembangunan PBD

Senator Papua Barat M. Sanusi Rahaningmas,S.Sos.,M.M.Sip (Foto : Istimewa)

Koreri.com, Jakarta – Rencana program kerja pemerintah pusat tahun anggaran 2023 yang dipaparkan langsung Menteri PPN/ Bappenas H. Suharso Manuarfa saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komite IV DPD RI, Selasa (17/1/2023) direspon senator Papua Barat M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M.Sip.

RDP bersama kementerian Bappenas dengan Tema Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 dalam rangka peningkatan produktivitas untuk tranformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta arah kebijakan strategi RKP 2023 yang sasarannya adalah untuk percepatan penghapusan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM.

Penanggulangan pengangguran dan mendorong pemulihan ekonomi dunia usaha dimana sasaran utama adalah tingkat kemiskinan Provinsi di tahun 2023 secara nasional karena Papua Barat berada pada urutan kedua setelah Provinsi Papua sesuai data Bappenas.

Sementara sasaran tingkat pengangguran terbuka provinsi tahun 2023, Papua Barat berada pada 5.1 – 5.3 persen, maka secara rasio baik faktor kemiskinan dan pengangguran secara nasional Provinsi PB yang didalamnya termasuk Papua Barat Daya masuk dalam salah satu Provinsi cukup tinggi angkanya.

Sebagai senator Papua Barat yang akan berkarya di Papua Barat Daya pada pemilu 2024, Sanusi Rahaningmas mengatakan, untuk menuntaskan dua hal tersebut bukan saja tanggung jawab pemerintah daerah melalui program-program yang dikucurkan oleh pemerintah pusat, tapi juga merupakan program nasional yang menjadi tanggung jawab Kementerian PPN/ Bappenas dalam menyusun program jangka pendek dan jangka panjang serta program prioritas oleh negara.

Dalam rangka mengentaskan angka kemiskinan di Indonesia, terutama di Provinsi PB dan PBD maka perlu adanya dukungan dan perhatian khusus dari pemerintah pusat berupa program dan anggaran yang tepat sasaran dan selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah sehingga tidak salah sasaran.

“Karena kebanyakan program yang diturunkan oleh pemerintah pusat ke daerah itu ikut maunya pemerintah pusat sehingga banyak muncul masalah di daerah. Pemerintah provinsi adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat maka perlu saling berkoordinasi terlebih dahulu, begitu juga terkait dengan pemekaran daerah otonom baru yang merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui usulan dari daerah, maka perlu ada perhatian khusus dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur dasar,” jelas Senator MSR dalam keterangan terlulisnya yang diterima media ini, Selasa sore.

Anggota DPD RI itu meminta kepada kementerian PPN/ Bappenas dalam menyusun program-program prioritas dan percepatan pembangunan agar ada perhatian khusus kepada Provinsi Papua Barat Daya, kiranya diberikan prioritas sehingga secepatnya memiliki infrastruktur dasar sebagaimana yg dimiliki oleh provinsi lain di Indonesia.

Senator Papua Barat yang juga disapa batik merah itu menyampaikan kepada Kementerian PPN/ Bappenas agar dalam menyusun program prioritas untuk tahun mendatang, agar lebih diprioritaskan kepada provinsi baru salah satunya Papua Barat Daya baik dari sisi program maupun anggaran.

KENN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *