Koreri.com, Manokwari – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mendorong semangat reformasi birokrasi dalam seleksi jabatan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang bersih dari praktek calo.
Ketegasan ini disampaikan Kepala Perwakilan ORI Papua Barat Musa Y Sombuk menyikapi dugaan praktek calo dari oknum yang mengatasnamakan diri sebagai anggota salah satu organisasi kemasyarakatan (Ormas) di tanah papua.
“Kami menerima informasi, bahwa sudah tercium ada keterlibatan oknum-oknum dari salah satu Ormas yang menjanjikan jabatan kepada ASN peserta seleksi dengan kisaran biaya tertentu,” ujar Musa Sombuk, Rabu (15/3/2023).
Menurut Musa, sudah sejak awal ORI menduga praktek calo terjadi, dengan kemunculan ormas ikatan salah satu alumni di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat secara tiba-tiba.
“Ada ormas yang hadir dan sangat mempengaruhi roda pemerintahan di Papua Barat, Jadi bagi kami, isu itu wajar berkembang karena ada pola-pola yang terbangun selama ini,” ujar Musa Sombuk tanpa menyebutkan nama Ormas dimaksud.
Musa menyarankan pimpinan ormas dimaksud agar segera memberikan klarifikasi terkait isu calo yang mengatakan ormas yang dipimpinnya. “Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api, maka isu tersebut harus segera diklarifikasi,” ujar Musa.
Musa lalu mendorong pihak-pihak yang telah dirugikan dalam dugaan praktek calo seleksi jabatan ASN agar melapor ke lembaganya.
“Saya kira dugaan itu muncul karena ada praktek-praktek terselubung. Jika sudah ada pihak yang dirugikan, maka segera melapor ke ORI untuk ditelusuri,” tambahnya.
KENN
