Koreri.com, Biak – Pelaksanaan program otonomi khusus (Otsus) papua 20 tahun pertama atau dikenal dengan jilid satu telah selesai, namun hasil evaluasi dari pemerintah tak kunjung diketahui publik.
Terutama orang asli papua (OAP) sebagai objek dari hadirnya program otonomi khusus dengan mendorong 4 hal penting yaitu Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Ekonomi kerakyatan.
Saat ini, pemerintah telah memperpanjang program otsus 20 tahun kedepan dengan merevisi Undang-undang nomor 21 tahun 2001 menjadi Undang-undang nomor 2 tahun 2021 tentang otsus papua.
Sebagai petunjuk pelaksana dari otsus jilid II itu dijabarkan dalam PP 106 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, kemudian PP 107 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana lnduk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
Dua hal ini butuh transparansi dari pemerintah pusat dan daerah di 6 Provinsi se-tanah papua untuk selalu menyampaikan ke publik tentang implementasi program ini bersama dengan keberhasilan serta kendalanya.
Tujuannya untuk membantah penilaian opini yang sudah terbentuk di publik terutama masyarakat OAP akar rumput bahwa pelaksanaan otonomi khusus papua gagal atau tidak maksimal.
Berangkat dari pengalaman otsus jilid satu maka Bappeda Provinsi Papua Barat siap berkolaborasi dengan jurnalis untuk mengawal program otonomi khusus mulai dari tahapan perencanaan hingga pada implementasinya.
Kepala Subbidang Otsus Bappeda Papua Barat Matheos Tahrin mengatakan, pihaknya siap melibatkan para jurnalis untuk mengawal pelaksanaan hingga implementasi otsus di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Kolaborasi para jurnalis ini sebagai fungsi kontrol dan memberikan edukasi kepada masyarakat papua tentang pelaksanaan program ini.
“Dengan kegiatan kolaborasi yang dilaksanakan USAID kolaborasi Wahana Visi Indonesia dengan teman-teman jurnalis diharapkan dapat meneruskan kepada publik tentang otsus,” ucap Matheos Tahrin saat memberikan materi tentang pelaksanaan otsus pada peningkatan kapasitas jurnalis yang diselenggarakan USAID kolaborasi WVI di Hotel Asana Biak, Provinsi Papua, Jumat (17/3/2023).
Dijelaskan Matheos bahwa Bappeda Papua Barat selalu membuka diri untuk memberikan informasi terkait perencanaan dan tata kelola otsus di Provinsi induk maupun daerah otonomi baru Papua Barat Daya.
Dia menegaskan bahwa pasti ada ruang batasan terkait dengan tata kelola otsus karena ada regulasi yang mengatur, namun pemerintah daerah berusaha untuk memberikan informasi yang menjadi hak konsumsi publik.
“Kami siap layani data tentang perencanaan dan tata kelola otsus yang penting konfirmasi,” ujarnya.
Untuk mengawal program otonomi khusus jilid II maka USAID kolaborasi wahana visi indonesia melaksanakan kegiatan pelatihan jurnalis mengawal implementasi otsus di tanah papua.
Kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 16 hingga 18 Maret 2023 di Kota Biak, Provinsi Papua melibatkan para kuli tinta dari Papua dan Papua Barat sebagai provinsi induk dan empat daerah otonomi baru yakni Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.
Peningkatan kapasitas ini diikuti 34 jurnalis dari berbagai media lokal yang tersebar di 6 Provinsi.
KENN
