Koreri.com, Ambon – Total sebanyak 20 poin rekomendasi Pansus LKPJ DPRD Maluku dilayangkan ke Pemerintah daerah setempat.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku Anos Yeremias menilai banyaknya rekomendasi itu menunjukkan Pemerintahan gagal dalam mengeksekusi kebijakan.
“20 rekomendasi Pansus LKPJ Gubernur menandakan bahwa pemerintahan kali ini gagal mengelola pemerintahan,” tegasnya di Ambon, Selasa (9/5/2023).
Ironisnya lagi menurut Anos, kegagalan tersebut terjadi di berbagai bidang seperti pendidikan, perhubungan, perindustrian dan perdagangan, serta sektor lainnya.
Di sektor lendidikan misalnya, di Maluku semakin terpuruk baik dari SDM maupun fasilitas bangunannya.
“Sampai hari ini Kepala Dinas Pendidikan masih dijabat oleh Pelaksana Tugas dan ini juga menjadi catatan dari ketua pansus. Itu berarti bahwa hari ini Maluku betul-betul terpuruk di bidang pendidikan selain juga SDM hingga infrastruktur yang semakin terpuruk,” bebernya lagi.
Anos mengklaim, Murad – Orno juga gagal karena tidak bisa mengelola RSUD Haulussy menjadi lebih baik.
Begitupun tenaga kesehatan juga dipindahkan tak sesuai kapasitas.
“Apalagi mengingat Haulussy adalah RS rujukan untuk Covid-19 namun kenyataannya masih memprihatinkan dari tahun 2020 sampai hari ini belum juga berbenah. Entah kapan sampai bisa bersaing dengan RSUP maupun rumah sakit swasta lainnya yang ada di Kota Ambon,” sambungnya.
Anos juga mengklaim Pemerintah Provinsi Maluku juga tak bisa mengendalikan inflasi Karena faktanya, sejumlah barang pokok melonjak signifikan menjelang hari raya.
Ia pun berharap, sisa waktu kepemimpinan Murad – Orno yang hanya 5 bulan bisa memaksimalkan pembangunan.
“Dalam kurun tersisa 5 bulan lagi manfaatkan waktu ini untuk memenuhi atau organisasikan apa yang telah dilakukan untuk kebaikan kita semua warga provinsi,” tutupnya.
JFL
