DPR PB : Eksekutif Segera Sosialisasi 16 Perdasus dan Perdasi Kepada Masyarakat

IMG 20230414 WA0066
Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor,S.IP (Foto : KENN)

as

Koreri.com, Manokwari– Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyetujui 16 produk hukum daerah provinsi dan khusus yang disepakati eksekutif dan legislatif Papua Barat pada tahun anggaran 2022 lalu, sehingga perlu disosialisasikan kepada masyarakat atau publik.

Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor,S.IP mengharapkan kepada Pj Gubernur melalui Biro hukum Sekretariat Daerah Papua Barat untuk menindaklanjuti dengan melaksanakan sosialisasi 16 Perdasi dan Perdasus Kepada publik.

“Dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jangan terkesan kita asal saja membuat regulasi sementara dampaknya kepada masyarakat itu tidak ada,”kata Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, S.IP kepada awak media di Manokwari, Rabu (31/5/2023)

Ditegaskan Politisi Golkar ini bahwa sosialisasi Perdasi dan Perdasus itu penting dilakukan sehingga masyarakat mengetahui manfaat dari sebuah produk hukum daerah.

“Jika sudah mendapatkan nomor registrasi maka segera disosialisasikan kepada masyarakat. Kita tidak hanya kejar untuk membuat aturan saja tetapi harus berdampak bagi rakyat,”ujarnya.

Untuk pembentukan Regulasi yang lain, lanjut Wonggor menjelaskan  bahwa akan tetap dilakukan oleh Bapemperda DPR Papua Barat namun tentunya disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Diketahui, pada tahun anggaran 2022 lalu Pemerintah provinsi  bersama DPR Papua Barat membentuk dan menggiring 21 regulasi ke pusat untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan.

Namun hanya 16 perdasi dan perdasus yang disetujui pemerintah pusat, sedangkan 5 regulasi lainnya ditolak dengan alasan karena terbentur dengan kebijakan pemerintah pusat.

KENN

as