Koreri.com, Sorong– Kedisiplinan setiap orang mencerminkan pribadinya dalam kehidupan ditengah masyarakat, tempat kerjanya maupun pergaulan setiap hari.
Begitu juga aparat sipil negara (ASN) dalam melaksanakan tugasnya harus disiplin, hal yang sangat sederhana yaitu kehadiran apel pagi atau upacara di kantornya harus diikut secara baik.
Hal ini berbeda dengan ASN di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya pada upacara peringatan lahirnya Pancasila dasar negara kesatuan republik indonesia (NKRI) hanya dihadiri kurang lebih 50 orang, sedangkan pejabat eselon II hanya dua dari 33 orang yang hadir.
Dalam sambutannya pada upacara peringatan hari lahirnya Pancasila tahun 2023 di halaman kantor dinas kesehatan Provinsi PBD, eks Gedung RSUD Kabupaten Sorong, Kampung Baru, Kota Sorong, Pj Sekda Provinsi Papua Barat Daya Edison Siagian langsung memberikan warning atau teguran secara lisan kepada ASN soal Kedisiplinan dalam bekerja terutama kehadiran untuk mengikuti kegiatan seperti begini.
“Iya, jadi teguran itu secara lisan karena penetapan pejabat eselon III, IV dan staf kan belum dilantik, nanti untuk kedepan teguran akan dilakukan tertulis apalagi pelanggaran tidak hadir pada upacara penting seperti ini,apel pagi dan lainnya,” kata Pj Sekda kepada wartawan di halaman kantor dinas Kesehatan PBD, Kamis (1/6/2023).
Siagian mengatakan saat dirinya bertugas di kementrian dalam negeri RI, ASN dan juga pejabat yang malas mengikuti upacara serta apel langsung diberikan teguran tertulis jika pelanggaran ini dilakukan berulangkali sampai tiga kali maka sudah pasti ada sanksi, bakal diterapkan di Provinsi ke-38 ini.
Pj Sekda menuturkan ASN di Provinsi Papua Barat Daya 120 terdiri dari Pj Gubernur, Sekda dan 33 pejabat eselon II sedangkan 85 ASN yang saat ini sedang membantu melaksanakan roda pemerintahan di kantor Gubernur “dipinjam” dari Kabupaten/ Kota terdekat, namun belum tentu diterima.
“Akan kita lihat hasil esesment yang sedang dilakukan dapat diterima bekerja di disini atau tidak, untuk pejabat eselon III dan IV akan dilantik dalam bulan juni 2023 ini, kita sedang menunggu persetujuan dari pemerintah pusat,” ujarnya.
KENN
