Koreri.com, Timika – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun 2024 mencapai Rp7,5 Triliun.
Angka terbilang fantastis tersebut menjadi yang terbesar di antara kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Menariknya, kini sorotan datang dari sejumlah fraksi di DPRD Mimika yang mengkritisi postur anggaran yang tidak berpihak atau pro rakyat tersebut.
Fraksi PDI Perjuangan secara khusus mempertanyakan besaran anggaran hibah untuk tiga kegiatan di Bagian Kesra yang mencapai Rp240.200.000.000,-
Hal itu terungkap saat Rapat Paripurna II Masa Sidang I DPRD Kabupaten Mimika dalam rangka mendengarkan Pandangan Umum Fraksi terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2024 yang dihadiri Bupati Eltinus Omaleng.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Yulian Salossa menyoroti besaran anggaran bantuan hibah meliputi, bantuan lanjutan pembangunan Gereja Marthen Luther Mile 32 Rp100 Miliar, Hibah peresmian Gereja Kingmi Marthen Luther Rp30 Miliar dan hibah Pembangunan Kantor Sinode Kingmi Rp110 Miliar lebih.
Pada bagian kesejahteraan rakyat (Kesra), kata dia, anggaran yang tersedot melalui bagian ini dengan angka Rp240 Miliar lebih untuk tiga kegiatan patut menjadi perhatian semua.
“Kita tahu bahwa untuk bantuan hibah pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 ini pernah dan sedang dalam kasus hukum, sehingga hal ini harusnya menjadi warning bagi Pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati. Apa dasar dan urgensinya sehingga alokasi anggaran untuk membiayai tiga kegiatan ini begitu besar. Mohon dapat dijelaskan,” tanya Fraksi PDI Perjuangan melalui Yulian Salossa.
Fraksi Partai Golkar melalui Ketua Fraksinya, Marinus Tandiseno mengingatkan Pemkab Mimika agar tidak sekedar membelanjakan dan menghabiskan anggaran.
Sumber-sumber pendapatan alternatif perlu digali secara kreatif dan inovatif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada secara efektif dan efisien.
“Tanggapan Fraksi Golkar terkait dengan implementasi penyusunan program dalam postur APBD agar perlu ditekankan adanya politik anggaran yang berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat terutama dalam peningkatan SDM OAP agar dapat memilik kemampuan dalam bersaing untuk mengembangkan ekonomi Keluarga,” sebut Mariunus.
Fraksi Partai Nasdem, Anton Palli memandang perlu adanya perbaikan, sehingga Nasdem memberikan masukan dan saran yang konstruktif kepada Pemda Mimika dengan untuk memaksimalkan anggaran yang cukup besar di APBD Mimika 2024.
“Meminta kepada pemerintah daerah untuk selalu melakukan penyempurnaan dalam tata kelola keuangan dan meningkatkan fungsi pengawasan internal untuk mengurangi potensi penyimpangan. Fraksi Nasdem meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran dengan program- program yang hanya dianggap prioritas untuk kepentingan Masyarakat,” pinta Anton Palli.
Fraksi Partai Nasdem menyarankan agar program kerja yang akan dilaksanakan oleh OPD berdasarkan kelanjutan program untuk Timika Aman, Damai dan Sejahtera.
“Kami menyarankan program pembangunan tidak target pembangunan saja tapi harus harus memperhatikan kualitas dan mutu,” imbuh Anton.
Fraksi Gerindra dalam pandangan umum Fraksi yang disampaikan oleh Muh Nurman S Karupukaro menegaskan, penyusunan dan pembahasan RAPDB 2024 harus berpegang teguh pada prinsip efisiensi, efektivitas, nilai ekonomis dan tepat sasaran agar tujuan perancangannya dapat tercapai dengan maksimal, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya program-program yang berpihak.
“Pertama, masalah kemiskinan yang memerlukan langkah-langkah penanganan yang sistematik, strategis, dan komprehensif untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, kedua, masalah ketimpangan pendapatan yang membawa konsekuensi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah, dan ketiga, penyusunan RAPBD harus sepenuhnya sesuai amanat UU Nomor 17/2003 tentang keuangan negara,” tegasnya.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) melalui Miller Kogoya berharap agar seluruh program berjalan baik lebih khusus yang harus menyentuh langsung dan dan dirasakan oleh seluruh masyarakat.
“Kami tidak pesimis karena tentunya ada kendala. PKB juga apresiasi dengan postur Rp 7,5 triliun. Untuk itu PKB berharap dapat mengatasi permasalahan-permasalahan dan hambatan. Kami minta kepada Pemkab dalam menyelesaikan visi dan misi Bupati dan Wabup, perlu adanya sinergitas dengan OPD yang dipimpinnya dengan meningkatkan SDM sesuai Latar belakang, kualifikasi, keilmuan dan pengalaman serta semangat yang tinggi,” sebut Miller.
Fraksi Gabungan Perindo dan PSI melalui juru bicaranya, Reddy Wijaya menegaskan bahwa dengan nilai APBD Kabupaten Mimika 2024 ini merupakan nilai tertinggi dibandingkan dengan belanja tahun-tahun sebelumnya, namun sangat disayangkan tidak mengakomodir aspirasi masyarakat yang terjaring pada kegiatan reses anggota DPRD serta terjaring pada kegiatan pengawasan dan kunjungan kerja anggota Dewan khususnya di daerah pemilihan masing masing.
Penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musrembang yang dilakukan oleh eksekutif memiliki peran yang sama dalam penjaringan aspirasi masyarakat melalui reses oleh anggota DPRD Kabupaten Mimika serta memiliki kekuatan hukum yang sama karena telah diatur dalam UU no 14 tahun 2017 dan UU no 2 tahun 2018.
Selain itu dalam sumpah janji anggota DPRD pada saat dilantik berjanji di hadapan hakim dan Tuhan bahwa bersedia memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Namun pada akhirnya aspirasi masyarakat yang kami perjuangkan untuk diprogramkan dalam APBD tahun 2024 tidak disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Mimika. Fraksi Perindo meminta kepada tim anggaran pemerintah daerah agar mengakomodir aspirasi masyarakat yang telah diajukan oleh setiap anggota Dewan melalui Bappeda pada Maret 2023,” desaknya.
Dan Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Marthinus Walilo mengaku bahwa penyerahan KUA PPAS tidak sesuai aturan, sebab Dewan yang memiliki fungsi legislasi kontroling dan bugdeting maka DPRD tidak maksimal melakukan pengawasan.
“Aspirasi yang ditampung dalam tiga kali reses perlu di akomodir, karena sumpah anggota Dewan harus membawa dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Setiap tahun eksekutif melakukan Musrenbang hanya terbatas kepada pimpinan Dewan saja seharusnya 35 Dewan dilibatkan. Sehingga apa yang menjadi aspirasi dan kebutuhan warga itu bisa terakomodir di APBD tahun 2024 ini,” tegas Walilo.
Dan usai paripurna II tentang Pandangan Umum Fraksi dan selanjutnya akan menggelar rapat Paripurna III tentang jawaban Pemerintah akan dilaksanakan pada Pukul 19.00 WIT malam ini.
Sedangkan Paripurna IV Tentang Pendapat akhir fraksi sesuai agenda akan digelar pada Kamis (18/1/2024).
TIM
