Koreri.com, Ambon – Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun menyatakan siap bekerja sama dengan siapapun pihak yang nantinya ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur setempat.
Hal itu disampaikannya kepada sejumlah awak media di ruang kerjanya, Jumat (19/4/2024).
“Jadi intinya kita di DPRD dan Mendagri itu hanya diberikan kewenangan untuk mengusulkan nama calon Penjabat, tetapi akhir itu berada di tangan Presiden. Jadi Presiden mau tentukan dari DPRD atau dari Mendagri itu tidak ada masalah dan nama juga masukan, kita menerima siapapun itu yang nanti ditunjuk,” tegas Watubun.
Dia juga menekankan bahwa pemimpin yang datang sebagai Pj Gubernur Maluku harus masuk rumah dinas dan harus masuk kerja di kantor Gubernur secara resmi.
“Yang terakhir, harus menghargai undangan dari Dewan. Itu yang ditegaskan oleh kita DPRD Maluku,” tekannya.
Selain itu, Pj Gubernur juga harus menjalin kerja sama serta saling bersinergi dengan semua pihak dan bukan bekerja sama atas dasar keinginan pribadi, tetapi melainkan kepentingan Pemerintah daerah ini.
“Jadi di luar itu, saya harap jangan lagi ada model dan cara bekerja mengelola pemerintahan dengan selera sendiri, itu tidak boleh ! Karena mengelola pemerintahan itu ada aturan hukumnya, peraturan teknis layaknya daerah yang kepala daerahnya bekerja dengan baik,” imbuh Watubun.
Pada prinsipnya, tegas Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku itu, pemimpin yang akan memimpin daerah ini harus menjadi teladan, dan memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.
Saat disingung soal Sekda Maluku Sadali Le yang diprediksi akan ditunjuk sebagai Pj Gubernur, Benhur memastikan itu tidak menjadi masalah asal bisa taat dan mengikuti pada prinsip.
“Pokoknya siapapun yang diputuskan harus bekerjasama dengan DPRD dalam keputusan bersama untuk kepentingan masyarakat. Tetapi juga kita saling berdiskusi atau berdebat mengenai kepentingan rakyat yang muaranya untuk menghadirkan kesejahteraan di Maluku,” pungkasnya.
JFL
