Koreri.com, Manokwari– Menanggapi rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban (LKPJ) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2024, Fraksi NasDem bersatu DPRP Papua Barat menyampaikan pandangan umumnya.
Pandangan umum Fraksi NasDem yang terdiri dari partai NasDem, Perindo dan PPP itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRP Papua Barat masa sidang ke III tahun 2025 di Ballroom Aston Niu Manokwari, Sabtu (6/9/2025) malam.
Anggota sekaligus juru bicara fraksi NasDem Bersatu Aloysius Siep, S.IP menyampaikan apresiasi kepada Gubernur beserta jajaran atas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024.
Menurut Fraksi NasDem bersatu, LKPJ merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi rakyat.
“Dokumen ini kami susun sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sekaligus kontribusi konstruktif untuk perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik, serta percepatan kesejahteraan rakyat Papua Barat,” tegas Aloysius saat membacakan pandangan umum Fraksinya.
Fraksi NasDem mencatat, realisasi pendapatan Papua Barat pada tahun 2024 mencapai Rp4,49 triliun atau 90,72 persen dari target Rp4,95 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp405,01 miliar atau 76,09 persen dari target. Sementara pendapatan transfer sebesar Rp4,08 triliun atau 92,49 persen dari target.
Dari sisi belanja, realisasi tahun 2024 sebesar Rp3,00 triliun atau 86,11 persen dari anggaran Rp3,49 triliun. Belanja operasi mendominasi dengan Rp2,27 triliun, sedangkan belanja modal tercatat Rp722,51 miliar. Adapun transfer ke daerah terealisasi Rp1,72 triliun, dengan penerimaan pembiayaan Rp367,65 miliar dan SILPA Rp133,94 miliar.
Dalam catatannya, Fraksi NasDem menyoroti beberapa hal: Bidang pemerintahan: perlunya peningkatan pelayanan publik berbasis digital dan penguatan koordinasi antar-OPD.
Bidang ekonomi pertumbuhan mulai membaik, tetapi masih bergantung pada sektor ekstraktif; perlu dorongan bagi UMKM, ekonomi kreatif, dan hilirisasi SDA.
Sementara Bidang keuangan daerah, peningkatan PAD diapresiasi, namun inovasi sumber pendapatan baru masih diperlukan. Fraksi juga mengingatkan catatan BPK terkait pengelolaan aset.
Bidang sosial, program pengentasan kemiskinan, pemerataan guru, dan layanan kesehatan di daerah terpencil harus diperluas, bidang infrastruktur, pembangunan diapresiasi, namun kualitas pekerjaan perlu diawasi serta infrastruktur dasar harus menjangkau daerah 3T.
Fraksi NasDem juga memberikan rekomendasi strategis, antara lain memperluas beasiswa untuk anak Papua di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T), mempercepat distribusi tenaga kesehatan, mendorong skema KPBU untuk infrastruktur, Diversifikasi ekonomi dengan penguatan UMKM, pertanian rakyat dan pariwisata, serta memperbaiki tata kelola keuangan daerah melalui digitalisasi aset dan akuntabilitas belanja.
Siep menegaskan Fraksi NasDem bersatu komitmen untuk terus mengawal pembangunan yang berorientasi pada rakyat, khususnya Orang Asli Papua, agar keadilan sosial dan kesejahteraan bersama dapat terwujud.
KENN
