Koreri.com, Sorong — Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat Daya (PBD) Ahmad Nausrau, menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Hal ini disampaikannya saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Rylich Panorama Hotel, Selasa (28/4/2026).
Menurutnya, keterlibatan publik menjadi kunci agar pembangunan di PBD berjalan transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Wagub menjelaskan bahwa forum konsultasi publik merupakan tahapan awal yang sangat krusial dalam penyusunan RKPD.
Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi, masukan dan saran dari berbagai elemen masyarakat, diantaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, hingga pemangku kepentingan lainnya.
“Pembangunan tidak bisa dilakukan pemerintah saja, tetapi harus melibatkan seluruh masyarakat. Kehadiran semua pihak dalam forum ini sangat penting,” ujarnya.
Ia menambahkan, forum ini juga bertujuan menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil masyarakat.
Setiap program pembangunan harus berangkat dari kebutuhan dasar agar tepat sasaran.
Hasil konsultasi publik ini akan menjadi bahan utama dalam penyempurnaan rancangan awal RKPD sebelum memasuki tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Pemerintah Provinsi PBD menargetkan dokumen RKPD Tahun 2027 dapat menjadi acuan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Nausrau juga mengakui adanya tantangan efisiensi anggaran yang cukup ketat.
Ia menegaskan perlunya pengawasan lebih maksimal dalam tahap efisiensi lanjutan.
Dikatakan di tahun 2026 ini pemerintah daerah menerima tambahan Dana Otonomi Khusus dari pemerintah pusat sebesar Rp522 miliar yang harus didistribusikan secara merata ke seluruh kabupaten/kota.
“Ibarat satu botol air mineral kecil yang harus dibagi ke beberapa gelas, kita harus bijak mengelola anggaran yang ada,” jelasnya.
Ahmad Nausrau berharap seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan peserta forum dapat memastikan setiap aspirasi masyarakat terakomodasi dalam dokumen perencanaan.
“Jangan sampai ada yang terlewat. Jika ada yang luput, maka kita semua yang hadir harus bertanggung jawab kepada masyarakat,” tegasnya.
Melalui forum ini, pemerintah berharap proses perencanaan pembangunan di PBD semakin inklusif dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat di daerah.
ZAN
