Koreri.com, Sorong – PAPEDA Summit 2026 di Kota Sorong, Papua Barat Daya (PBD), mendorong pembangunan Tanah Papua yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan perlindungan masyarakat adat, kelestarian alam, dan manfaat pembangunan yang berkeadilan.
Forum bertajuk Papua Action for Development, Economy, and Sustainable Nature itu digelar 2 – 4 September 2026 dan melibatkan sekitar 1.030 peserta dari unsur pemerintah, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha, mitra pembangunan hingga komunitas internasional.
Gubernur Elisa Kambu menegaskan, PAPEDA Summit tidak boleh berhenti sebagai forum diskusi, tetapi harus melahirkan komitmen dan langkah konkret bagi masyarakat Papua.
“Saya berharap PAPEDA Summit ini tidak hanya menjadi sekadar pertemuan. Kehadiran kita yang begitu banyak harus memberi dampak yang lebih luas. Setelah pertemuan ini, kita harus tetap berkomitmen membangun Tanah Papua dan memperkuat kolaborasi,” ujarnya saat membuka PAPEDA Summit 2026.

Pemerintah Provinsi PBD, kata dia, berkomitmen membantu proses pemetaan wilayah dan tanah masyarakat adat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang hadir sebagai keynote speaker turut menegaskan pentingnya menempatkan masyarakat adat sebagai bagian utama dalam pembangunan Papua.
“Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Gubernur. Pembangunan dan pemerataan pembangunan harus melibatkan masyarakat adat dan memastikan masyarakat adat menerima manfaat,” kata Zulkifli.
Menurut dia, pembangunan harus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat dan Papua perlu diberikan kepercayaan lebih besar untuk menentukan serta menjalankan arah pembangunannya.

Ketua PAPEDA Summit 2026 Julian Kelly Kambu mengatakan rangkaian forum selama tiga hari tersebut terdiri atas lima sesi pleno dan 15 sesi paralel dengan sekitar 100 pembicara dan moderator.
Selain konferensi, PAPEDA Summit juga menghadirkan PAPEDA Expo serta kunjungan lapangan ke sejumlah kawasan hutan adat, ekowisata dan inisiatif berbasis komunitas.
Forum yang mempertemukan lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil dan berbagai pemangku kepentingan ini diharapkan menghasilkan kolaborasi konkret untuk menjaga kekayaan alam Tanah Papua sekaligus memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara adil oleh masyarakat, terutama masyarakat adat.
KENN






















