Koreri.com, Sorong – Pertemuan Coffee Morning yang digelar Kapolda Papua Barat Daya (PBD) Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H dinilai menjadi ruang penting untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara kepolisian dengan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.
Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) Alfons Kambu mengapresiasi forum tersebut karena dinilai menunjukkan keterbukaan Kapolda dalam membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat.
“Pertemuan ini kami apresiasi karena sejak awal beliau menjalankan tugas, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Masyarakat juga siap mendukung visi dan misi Kapolda,” ujarnya di Sorong, Selasa (22/9/2026).
Menurut Kambu, keterbukaan tersebut menjadi modal penting untuk membangun kerja sama antara aparat keamanan dan masyarakat, terutama dalam menghadapi persoalan narkoba, minuman keras (miras) serta berbagai bentuk kejahatan lainnya.
Ia menilai, Papua Barat Daya memiliki posisi strategis sebagai salah satu pintu masuk tamu nasional maupun internasional sehingga aspek keamanan perlu mendapat perhatian serius.
“Memang ada kekurangan personel. Karena itu, masyarakat juga harus mengambil bagian dalam menjaga keamanan melalui komunikasi dengan RT, lurah, maupun tokoh-tokoh masyarakat,” akui Kambu.
Ia juga mengusulkan agar pejabat utama (PJU) Polda PBD diberi tanggung jawab sebagai koordinator wilayah di masing-masing kabupaten dan kota.
Menurut Kambu, pola tersebut dapat menjadi solusi sementara untuk mendekatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, terutama di wilayah yang belum memiliki dukungan personel Polsek yang memadai.
“PJU bisa dibagi sebagai koordinator wilayah. Misalnya satu pejabat menangani kabupaten tertentu, sehingga komunikasi dengan masyarakat lebih dekat dan persoalan keamanan bisa lebih cepat direspons,” ujarnya.
Kambu mengatakan, persoalan miras dan narkoba menjadi salah satu keresahan yang banyak disampaikan masyarakat dalam forum tersebut. Karena itu, penanganannya membutuhkan kolaborasi lintas sektor, bukan hanya mengandalkan kepolisian.
“Bukan hanya Polri. Semua unsur yang ditugaskan negara di sini harus bersama-sama bekerja menjaga keamanan, termasuk TNI dan unsur lainnya. Kita harus bersinergi agar pembangunan berjalan stabil dan aman,” imbuhnya.
Selain aspek keamanan, Kambu berharap Pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap tokoh masyarakat, masyarakat adat, serta berbagai forum yang selama ini aktif membantu menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
Menurutnya, dukungan tersebut penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat.
Kambu juga mendorong penguatan koordinasi melalui forum pimpinan daerah (Forkopimda), baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota.
“Harus ada ruang koordinasi yang rutin melalui Forkopimda. Masing-masing pihak bisa membicarakan persoalan keamanan dan kenyamanan masyarakat Papua Barat Daya sehingga sinergi dapat dibangun secara nyata,” ujarnya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya dapat terus diperkuat agar Papua Barat Daya menjadi wilayah yang aman, nyaman dan kondusif bagi masyarakat maupun pembangunan.
KENN
