Koreri.com, Timika – Tokoh masyarakat Mimika, Yohanis Kibak mengingatkan masyarakat, aktivis, dan berbagai elemen publik agar menyampaikan kritik terhadap Pemerintah secara konstruktif dengan menawarkan solusi nyata bagi pembangunan daerah.
Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Namun, kritik seharusnya tidak berhenti pada penilaian atau kecaman, melainkan disertai saran dan pandangan yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.
“Silakan mengkritik, tetapi harus ada solusi dan pandangan yang ditawarkan untuk pembangunan. Kritik itu penting untuk mengingatkan Pemerintah ketika ada kebijakan atau pekerjaan yang belum berjalan sebagaimana mestinya,” tekan Kibak dalam keterangannya, Rabu (14/10/2026).
Kibak menilai, masyarakat perlu memberikan ruang bagi Bupati Mimika untuk menjalankan tugas pemerintahan dan merealisasikan program pembangunan.
Ia mengakui pelaksanaan pembangunan membutuhkan proses, sehingga hasil kerja pemerintah perlu dinilai secara objektif.
Kibak juga mengingatkan Pemerintah daerah agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai isu maupun kritik yang berkembang.
Sebaliknya, masukan masyarakat perlu diterima sebagai bahan evaluasi tanpa harus ditanggapi secara emosional.
Menurutnya, perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi.
Karena itu, kritik seharusnya diarahkan untuk memperbaiki kekurangan, bukan malah menjatuhkan pemimpin atau merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kritik itu untuk mengingatkan. Kalau ada yang salah, sampaikan bagian mana yang salah dan bagaimana seharusnya diperbaiki. Mau intelektual, tokoh masyarakat, maupun aktivis, silakan memberikan kritik yang membangun,” tegasnya.
Kibak berharap masyarakat Mimika dapat mengambil bagian dalam mendukung pembangunan daerah melalui kritik yang bertanggung jawab, disertai gagasan dan solusi yang dapat ditindaklanjuti.
Kibak menambahkan, penyampaian kritik juga perlu dilakukan secara bijak dengan tetap memperhatikan fakta dan etika agar tidak berkembang menjadi tuduhan yang merugikan pihak lain.
Ia menegaskan, pengawasan terhadap Pemerintah tetap diperlukan, tetapi harus diarahkan untuk mendorong perbaikan kinerja, memperkuat pelayanan publik, dan memastikan pembangunan berjalan demi kepentingan masyarakat Mimika.
EHO
