Koreri.com, Manokwari – Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Papua Barat resmi menyerahkan Personel, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D) sejumlah aset kepada Pemerintah provinsi Papua Barat Daya (PBD).
Proses penyerahan P3D tahap pertama ditandai dengan penandatanganan Pj Gubernur Papua Barat Drs Ali Baham Temongmere, M.Si kepada Pj Gubernur PBD Dr. Muhammad Musa’ad, M.Si yang berlangsung di gedung auditorium PKK, Arfai, Manokwari, Rabu (24/1/2024).
Pj Gubernur Musa’ad mengatakan semua aset yang diserahkan diharapkan telah beres secara administrasi,
Dirinya juga memberi apresiasi dan terima kasih kepada Pemprov Papua Barat yang telah menyelesaikan tahapan aset.
“Kami Papua Barat Daya masih butuh dukungan dan bimbingan dari provinsi induk Papua Barat. Dengan penyerahaan kali ini, semua tanggung jawab saya sebagai Pj gubernur hanya menyisakan penyerahan P3D, dilanjutkan dengan DPR pengangkatan dari 12 tugas yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri,” jelas Musa’ad.
Ia juga mengajak pimpinan OPD terkait agar dalam proses penyerahan aset dapat hadir di Manokwari untuk melakukan koordinasi lebih lanjut.
Sementara itu, Ali Baham Temongmere menjelaskan selain penyerahan aset diharapkan ada kerjasama pembangunan dari kedua provinsi terutama dari sektor ekonomi yang selama ini telah terbangun sebelum berpisah menjadi provinsi tersendiri.
“Setelah sekian lama bersama, banyak aktofitas ekonomi yang terus terjalin antara Kabupaten yang ada di Papua Barat dan Papua Barat Daya, hal ini perlu dibicarakan agar pembangunan bisa berjalan bersama,” kata dia.
Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat Agus Nurrodi menyebutkan, sejumlah aset yang diserahkan di tahap pertama yakni 12 perangkat daerah dengan total anggaran Rp1.052.515.809.014,- .
“Yang diserahkan kali ini yakni Dinas Kehutanan, Kesehatan, Perhubungan, Sosial, Peternakan, Tanaman Pangan, Kelautan, Lingkungan Hidup, Perindustrian dan Kominfo,” sebut dia.
Sementara untuk aset Samsat belum diserahkan, penyerahan hanya dilakukan pada pengelolaannya sehingga pendapatan dari Pajak kendaraan sudah bisa dinikmati oleh Provinsi PBD.
“Asetnya belum diserahkan masih di rekonsiliasi dengan cermat oleh BPKAD dan Bapenda dan selanjutnya akan direkon dengan Provinsi Papua Barat Daya. Setelah oke baru diserahkan kembali oleh Gubernur,” tandas Agus.
KENN
