Koreri.com, Manokwari– Pemerintah Provinsi Papua Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat pelayanan dasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam arah pembangunan tahun 2027.
Komitmen ini merupakan hasil kesepakatan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Papua Barat 2026 yang menghasilkan ratusan program prioritas di Hotel Aston Niu Manokwari, Jumat (8/5/2026).
Hadir dalam forum resmi itu jajaran pemerintah provinsi serta perwakilan kabupaten/kota se-Papua Barat disepakati sebanyak 446 sub kegiatan prioritas dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp1,05 triliun.
Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan,M.Si menegaskan pentingnya keselarasan antara program daerah dengan kebijakan nasional, sekaligus menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Musrenbang menjadi ruang bersama untuk memastikan arah pembangunan berjalan selaras dan tepat sasaran,” ujarnya.
Dalam rencana pembangunan tersebut, sektor kesehatan menjadi prioritas utama. Pemerintah akan memperkuat layanan medis keliling, sekaligus meningkatkan penanganan penyakit menular seperti Malaria dan Tuberkulosis. Distribusi tenaga kesehatan ke wilayah terpencil juga menjadi perhatian, guna memastikan pelayanan merata hingga ke daerah yang sulit dijangkau.
Di bidang pendidikan, Pemprov Papua Barat mendorong perluasan akses melalui pengembangan sekolah terbuka dan sekolah berasrama. Langkah ini diharapkan mampu menjangkau anak-anak di wilayah pedalaman dan kepulauan agar tetap mendapatkan layanan pendidikan yang layak.
Tak hanya layanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi fokus. Pemerintah daerah menargetkan pengembangan komoditas unggulan seperti Kakao dan Kelapa sebagai motor penggerak ekonomi lokal.
Di sektor pariwisata, pengembangan Teluk Triton masuk dalam agenda prioritas, bersama rencana penataan kawasan Anggi menjadi kota kecil dengan karakter khusus yang berdaya tarik.
Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap seluruh hasil Musrenbang ini dapat menjadi pijakan kuat dalam penyusunan program kerja dan penganggaran perangkat daerah pada tahun mendatang, sekaligus memastikan pembangunan yang lebih merata, inklusif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
KENN
