Koreri.com, Timika – Ketua Alumni Papeda – YPMAK Hilarius Dolame mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah agar memprioritaskan pembangunan universitas di wilayah itu.
Menurutnya, perguruan tinggi merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya generasi muda Orang Asli Papua (OAP).
Desakan tersebut disampaikan Hilarius saat diwawancarai awak media di kantornya, Selasa (20/10/2026).
Ia menilai, pembangunan universitas di Mimika sangat penting agar anak-anak Papua memiliki kesempatan lebih besar untuk mengenyam pendidikan tinggi tanpa harus meninggalkan daerah untuk kuliah di luar Papua.
Menurut Hilarius, pembangunan daerah tidak boleh hanya berfokus pada infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum. Pemerintah juga perlu memberikan perhatian serius terhadap pendidikan sebagai fondasi masa depan generasi muda.
“Pemerintah harus berpikir tentang masa depan anak cucu di Kabupaten Mimika. Salah satu yang perlu dilakukan adalah membangun universitas untuk kepentingan generasi muda di daerah ini,” ujarnya.
Hilarius menyayangkan belum tersedianya universitas yang dibangun pemerintah di Mimika sesuai dengan harapannya. Padahal, menurut dia, Mimika memiliki potensi ekonomi yang dapat menjadi modal untuk mendorong pembangunan sektor pendidikan.
Hilarius berharap Pemerintah tidak hanya menjadikan pembangunan universitas sebagai wacana, tetapi mulai menyusun langkah konkret. Perencanaan tersebut, kata dia, harus mencakup skema pembiayaan, lokasi pembangunan, program studi yang dibutuhkan, hingga sistem pengelolaan perguruan tinggi.
Hilarius menegaskan, keberadaan universitas di Mimika akan membantu generasi muda, terutama anak-anak asli Papua, memperoleh akses pendidikan tinggi yang lebih dekat dan terjangkau.
“Supaya anak-anak kita tidak harus selalu keluar daerah untuk kuliah di Jawa. Kita bisa mendatangkan tenaga pengajar ke sini, sehingga generasi muda dapat menempuh pendidikan tinggi di daerah sendiri,” katanya.
Selain persoalan akses pendidikan, Hilarius juga menyoroti masih adanya lulusan perguruan tinggi yang kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Ia menyebut, terdapat lulusan hingga jenjang magister (S2) dan doktor (S3) yang belum terserap ke dunia kerja.
Karena itu, Hilarius menilai pembangunan universitas harus disertai perencanaan akademik yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan dunia kerja. Dengan demikian, lulusan tidak hanya memperoleh gelar, tetapi juga memiliki keterampilan dan kompetensi untuk bekerja maupun menciptakan lapangan usaha.
Menurutnya, universitas di Mimika harus mampu menghasilkan SDM yang dapat mengambil bagian dalam pembangunan daerah, sehingga masyarakat setempat tidak hanya menjadi penonton di tengah perkembangan ekonomi Mimika.
Di sisi lain, Hilarius kembali menekankan pentingnya pembenahan tata kelola dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Ia meminta agar pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, terukur, dan tepat sasaran, terutama untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Hilarius lantas mengusulkan pembentukan badan khusus pengelola Dana Otsus yang dapat memastikan alokasi anggaran berjalan sesuai prioritas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hilarius menilai, pembangunan universitas dan pembenahan pengelolaan dana Otsus merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya membutuhkan komitmen pemerintah, perencanaan yang jelas, serta pengawasan yang baik agar anggaran yang tersedia benar-benar mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua.
Ia pun berharap Pemkab Mimika bersama Pemprov Papua Tengah segera membahas langkah konkret untuk mewujudkan pembangunan universitas di Mimika.
“Anggaran yang besar harus bisa memberikan hasil nyata bagi masyarakat. Pemerintah perlu fokus membangun universitas untuk kepentingan anak cucu dan masa depan generasi muda di daerah ini,” tutup Hilarius.
NUEL
