Koreri.com, Ambon – Koordinator Daerah DPD KNPI Seram Bagian Barat (SBB), Jovandri Aditya Kalaimena, mengapresiasi pembangunan infrastruktur jembatan permanen di Pulau Seram yang dinilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Jovandri mengatakan, keberadaan jembatan permanen menjadi perubahan penting bagi warga yang sebelumnya harus melintasi jembatan beralaskan papan kayu.
Infrastruktur tersebut diharapkan memperlancar mobilitas, distribusi hasil produksi, akses pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ia secara khusus mengapresiasi Plt. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku, Muhammad Ulwan Talaohu, atas upaya pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Maluku.
“Sekarang BPJN Maluku dipimpin oleh anak negeri, sehingga wajib kita jaga dan kawal bersama. Mari kita dukung agar beliau dapat berbuat lebih baik par Maluku pung bae,” ujar Jovandri kepada media, Rabu (21/10/2026).
Meski demikian, Jovandri menegaskan bahwa dukungan terhadap putra daerah harus tetap disertai pengawasan yang objektif, transparan, dan bertanggung jawab agar kualitas pembangunan serta penggunaan anggaran negara terjaga.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah penyelidikan Ditreskrimsus Polda Maluku terhadap empat proyek jembatan di Pulau Seram, yakni Jembatan Wai Sapalewa, Wai Sama, Kawa, dan Wai Passa.
Proyek-proyek tersebut disebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp91,14 miliar, dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp1,14 miliar.
Jovandri menilai, manfaat pembangunan bagi masyarakat dan proses penegakan hukum merupakan dua hal berbeda yang harus disikapi secara proporsional. Infrastruktur yang bermanfaat tetap perlu diapresiasi, sementara dugaan penyimpangan harus diusut berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
Ia berharap penyelidikan Polda Maluku berjalan profesional dan transparan sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
Dugaan kerugian negara, menurutnya, tidak serta-merta membuktikan kesalahan pidana seseorang sebelum proses hukum membuktikannya.
“Katong samua punya tanggung jawab untuk mengawal pembangunan par Maluku pung bae. Dukung pembangunan yang bermanfaat bagi rakyat, dan biarkan proses hukum berjalan sesuai aturan,” tutupnya.
Jovandri berharap pembangunan infrastruktur di Maluku terus berlanjut untuk membuka akses antarwilayah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan dengan tetap mengedepankan akuntabilitas.
RLS
