Koreri.com, Timika – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meningkatkan kualitas komunikasi publik dengan mengedepankan penyampaian informasi yang kreatif, transparan, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital.
Upaya tersebut diperkuat melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Komunikasi Publik Pemerintah bertema “Strategi dan Tata Kelola Komunikasi Publik Pemerintah Daerah di Era Digital” yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mimika di Ballroom Hotel Horison Ultima Timika, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan dibuka Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Herry Onawame, S.IP., MM, mewakili Bupati Johannes Rettob yang ditandai dengan pemukulan tifa dan dihadiri Kepala Diskominfo Mimika Yan Selamat Purba, S.T., M.Si., serta para operator media sosial dari masing-masing OPD.
Dalam sambutan yang dibacakan Herry Onawame, Bupati menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program di lapangan, tetapi juga kemampuan pemerintah mengomunikasikan setiap kebijakan dan hasil pembangunan kepada masyarakat.
Karena itu, setiap pimpinan OPD memiliki tanggung jawab memastikan masyarakat memahami program yang dijalankan, alasan suatu kebijakan diambil, hingga manfaat yang dapat dirasakan.
“Program yang baik perlu disampaikan dengan baik. Kejelasan yang kurang dapat menimbulkan kebingungan, bahkan kesalahpahaman. Sebaliknya, komunikasi yang jujur, terarah, dan mudah dipahami akan membangun kepercayaan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” demikian pesan Bupati.
Ia juga menekankan pentingnya kemampuan komunikasi dan berbicara di depan publik (public speaking) bagi pimpinan perangkat daerah maupun aparatur yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
Kemampuan tersebut dibutuhkan ketika memimpin rapat, menjelaskan kebijakan, memberikan keterangan kepada masyarakat, hingga menghadapi pertanyaan dan wawancara media.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi membuat setiap pernyataan pejabat pemerintah dapat direkam, disebarluaskan, dan menjadi perhatian publik dalam waktu singkat.
Oleh sebab itu, setiap aparatur dituntut lebih cermat, memastikan informasi yang disampaikan berdasarkan data dan didukung pemahaman yang utuh terhadap persoalan.
Bupati juga mengingatkan agar komunikasi pemerintahan tidak dipenuhi istilah teknis yang sulit dipahami masyarakat.
Ukuran keberhasilan komunikasi bukan terletak pada banyaknya informasi yang disampaikan, melainkan sejauh mana pesan tersebut dimengerti dan memberikan manfaat.
Selain itu, komunikasi publik harus dibangun dengan kepekaan terhadap keberagaman masyarakat Mimika yang terdiri atas berbagai suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial.
Pimpinan OPD dan ASN diminta mengedepankan komunikasi yang ramah, terbuka, serta merangkul seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan dari narasumber tingkat pusat, di antaranya Nuzula Anggraeni, S.STP., M.PS., M.URP, dari Kementerian PPN/Bappenas, serta Nurul Hidayah Putri, S.Sos., M.Si., Analis Kebijakan Ahli Muda sekaligus PIC Tim Pembinaan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah pada Direktorat Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Materi yang diberikan mencakup strategi komunikasi publik pemerintah, tata kelola komunikasi di era digital, penyusunan pesan, pengelolaan media dan kanal informasi pemerintah, hingga penguatan koordinasi komunikasi ant perangkat daerah.
Melalui pembekalan tersebut, para peserta diharapkan mampu mengemas informasi pemerintahan menjadi konten digital yang lebih kreatif, menarik, informatif, dan mudah dipahami masyarakat.
Pengelolaan media sosial pemerintah juga dituntut tidak sekadar berorientasi pada kecepatan publikasi, tetapi harus mengutamakan akurasi, etika komunikasi, serta kemampuan merespons kebutuhan dan pertanyaan masyarakat secara tepat.
Bupati meminta seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan serius dan aktif, khususnya dalam sesi praktik.
Pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari, mulai dari penyampaian informasi dalam rapat, penjelasan pelayanan publik, hingga pemberian respons terhadap berbagai persoalan masyarakat.
Peserta juga diminta membagikan pengetahuan tersebut kepada jajaran di masing-masing OPD agar peningkatan kapasitas komunikasi tidak berhenti pada peserta Bimtek, tetapi menjadi budaya kerja di lingkungan Pemkab Mimika.
Melalui kegiatan ini, Diskominfo Mimika berharap pengelolaan informasi publik di seluruh OPD semakin terarah dan terintegrasi.
Setiap perangkat daerah diharapkan mampu memanfaatkan kanal digital secara optimal sehingga informasi mengenai kebijakan, program, pelayanan, dan pembangunan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, termasuk hingga ke kampung-kampung.
Penguatan komunikasi publik tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membangun keterbukaan informasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mewujudkan pelayanan pemerintahan yang profesional, adaptif, dan responsif di tengah tantangan era digital.
TIM
