Koreri.com, Ambon – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menantang kepengurusan DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku periode 2025–2030 untuk bekerja keras merebut kembali keterwakilan partai di DPR RI pada Pemilu 2029.
Target tersebut disampaikan Bahlil saat melantik Pengurus DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku di Hotel Santika Ambon, Sabtu (7/11/2026).
Bahlil secara khusus meminta Ketua DPD I Partai Golkar Maluku, Umar Ali Lessy, bersama seluruh jajaran pengurus menjadikan momentum pelantikan sebagai awal kebangkitan partai di Negeri Raja-Raja.
“Saya harap dengan pelantikan ini ada karya baru yang bisa dilahirkan. Target kita ke depan, yang pertama adalah kita harus menaikkan kursi. Dan untuk menaikkan kursi itu harus ada konsolidasi. Konsolidasi adalah kata kunci untuk mencapai tujuan,” tegas Bahlil.
Menurutnya, tidak ada partai politik yang mampu bertahan dan mencapai target tanpa konsolidasi organisasi yang kuat.
Karena itu, penguatan struktur harus dilakukan secara berjenjang hingga tingkat desa.
Bahlil mengungkapkan, konsolidasi Partai Golkar di 38 provinsi telah rampung. Sementara untuk kabupaten/kota telah mencapai sekitar 90 persen dari 514 daerah, sedangkan tingkat kecamatan sekitar 60 persen.
Ia menargetkan seluruh konsolidasi organisasi hingga tingkat desa dapat diselesaikan pada Desember 2026.
Terkait target politik di Maluku, Bahlil menegaskan bahwa partai berlambang pohon beringin itu harus kembali memiliki wakil di DPR RI.
“Target kita Maluku ke depan, Pak Umar harus ada satu perwakilan Golkar di sini,” tandasnya.
Bahlil juga mengingatkan pentingnya membangun basis politik dari kalangan generasi muda.
Sebab, pemilih berusia 17 hingga 50 tahun pada Pemilu 2029 diperkirakan mencapai 72 persen.
Karena itu, pengurus baru diminta mampu membaca perubahan zaman, memperkuat kaderisasi dan membuka ruang bagi keterlibatan anak muda.
Dalam arahannya, Bahlil turut mengingatkan sejarah kelahiran Partai Golkar yang melibatkan 97 organisasi dengan latar belakang berbeda, mulai dari buruh, petani, nelayan, guru, PNS, wartawan hingga organisasi kepemudaan dan keagamaan.
Menurutnya, sejarah tersebut menjadi dasar bagi Golkar untuk mempertahankan karakter sebagai partai inklusif yang terbuka bagi seluruh anak bangsa tanpa membedakan suku, agama, ras maupun gender.
“Partai Golkar adalah partai yang inklusif, bukan partai yang eksklusif. Partai Golkar adalah partai yang terbuka, yang tidak membedakan antara suku, agama dan ras. Partai Golkar tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki,” ujarnya.
Selain berbicara mengenai target politik, Bahlil menegaskan Partai Golkar harus berada di garda terdepan dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan tersebut, katanya, tidak cukup hanya disampaikan melalui pidato, tetapi harus diwujudkan melalui keterlibatan dalam kebijakan dan program pemerintah.
Ia menyebut sejumlah program yang perlu mendapat dukungan kader Golkar, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, pembangunan listrik desa serta pengembangan industrialisasi.
Bahlil juga menyoroti pemerataan akses listrik di Maluku. Sebagai putra daerah, ia mengaku masih menemukan sejumlah wilayah kepulauan yang belum menikmati layanan listrik secara memadai, termasuk Pulau Romang, Banda dan Leti.
“Saya targetkan di Provinsi Maluku 2029–2030 harus semua desa di wilayah kabupaten/kota sudah semuanya ada listrik,” tandasnya.
Tak hanya itu, Bahlil turut menyinggung rencana pengembangan industri pala di wilayah Awiya sebagai pusat pengolahan hasil pala dari Banda, Gorom, Geser dan sejumlah daerah lainnya.
Terkait Blok Masela, ia menyampaikan investasi proyek tersebut mencapai 23 miliar dolar AS. Dari rencana pengembangan kapasitas gas sebesar 1.500 MMSCFD, sekitar 150–200 MMSCFD diarahkan untuk mendukung pembangunan industri hilirisasi di Maluku.
Menurutnya, pengembangan industri tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Bahlil juga menyampaikan perhatian terhadap kebutuhan minyak tanah di Maluku menjelang Natal, Tahun Baru dan bulan puasa.
Ia mengaku telah meminta BPH Migas menambah kuota minyak tanah agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
Dalam kesempatan itu, Bahlil turut menegaskan dukungannya terhadap penegakan hukum secara transparan.
Ia meminta aparat kepolisian mengusut tuntas informasi yang menyeret namanya terkait isu pertemuan dengan sejumlah jenderal sebelum penangkapan.
Bahlil membantah tuduhan tersebut dan memberikan tenggat waktu kepada pihak-pihak yang menyebarkan informasi itu untuk melakukan klarifikasi.
Jika tidak, dirinya menyatakan akan menempuh jalur hukum karena menyangkut nama baik dan marwah partai.
Sementara itu, Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku, Umar Ali Lessy, mengatakan kepengurusan periode 2025–2030 memikul tanggung jawab besar untuk mengembalikan kejayaan dan marwah Partai Golkar di Maluku.
Ia secara terbuka mengakui, dalam dua pemilu terakhir, yakni 2019 dan 2024, Golkar Maluku belum berhasil mengirimkan wakilnya ke DPR RI. Bahkan, hasil Pemilu 2024 juga menempatkan Golkar di luar unsur pimpinan DPRD Provinsi Maluku.
Kondisi tersebut, menurut Umar, harus dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan internal dan memperkuat konsolidasi organisasi.
“Oleh karena itu, kepengurusan periode 2025–2030 kami maknai sebagai kepengurusan konsolidasi total dan kebangkitan Partai Golkar di Maluku,” ungkapnya.
Umar menegaskan, salah satu agenda strategis kepengurusannya adalah merebut kembali posisi pimpinan DPRD Provinsi Maluku sekaligus mengembalikan kursi DPR RI sebagai saluran perjuangan aspirasi masyarakat dari Negeri Seribu Pulau.
Ia berkomitmen membangun konsolidasi secara terstruktur, sistematis dan berjenjang mulai dari DPD Provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat kecamatan dan desa.
Menurutnya, tidak boleh ada struktur partai yang hanya hidup di atas kertas maupun kader yang berjalan sendiri-sendiri. Seluruh kekuatan partai harus bergerak dalam satu irama dan tujuan politik yang terukur.
Menghadapi Pemilu 2029, Umar juga mengajak seluruh pengurus membuka ruang bagi generasi muda, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama serta kalangan profesional untuk terlibat dalam perjuangan partai.
“Golkar harus menjadi rumah besar yang terbuka bagi semua kalangan, tetapi tetap teguh dalam disiplin, solidaritas dan garis perjuangan. Sebab, kemenangan tidak lahir dari keramaian sesaat, melainkan dari kerja yang tekun, organisasi yang kuat dan kepercayaan rakyat yang terus dirawat,” ujarnya.
Umar optimistis, dengan dukungan dan arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar, kebangkitan partai di Maluku dapat diwujudkan melalui kerja nyata dan konsolidasi menyeluruh.
Dalam kesempatan tersebut, Umar juga menyampaikan aspirasi masyarakat Maluku kepada Bahlil agar membantu memperjuangkan gelar Pahlawan Nasional bagi tokoh perintis kemerdekaan asal Maluku, Abdul Muthalib (A.M.) Sangadji.
Menurutnya, perjuangan untuk memperoleh pengakuan negara terhadap jasa A.M. Sangadji telah berlangsung selama puluhan tahun, namun hingga kini belum terealisasi.
“Kami ingin menyampaikan dan meminta bantuan Ketua Umum untuk ikut memperjuangkan tokoh tersebut. Tokoh itu adalah Bapak Abdul Muthalib Sangadji, salah seorang tokoh pergerakan nasional,” ungkap Umar.
Ia menjelaskan, A.M. Sangadji berasal dari Desa Rohomoni, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Umar berharap dukungan Ketua Umum Partai Golkar dapat membantu memperjuangkan pengakuan negara terhadap jasa tokoh asal Maluku tersebut.
RLS
