Koreri.com, Manokwari – Kabar rencana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas) Otonomi Khusus 2027 terus mengundang reaksi dari berbagai kalangan di Provinsi Papua Barat.
Terbaru, tiga organisasi, yakni Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Perkumpulan Asosiasi Lokal Kontraktor Orang Asli Papua (PAL KOAP), dan Parlemen Jalanan (Parjal) langsung menyampaikan respon tegasnya.
Menggelar aksi unjuk rasa di dua titik, yakni Kantor BP3OKP juga DPR Papua Barat, Senin (9/11/2026), tiga organisasi ini menyampaikan aspirasi menolak keras rencana pemangkasan DBH Migas Otsus 2027.
Di DPRP Papua Barat, aspirasi tersebut diterima langsung Ketua Dewan Orgenes Wonggor didampingi Wakil Ketua dan Anggota Fraksi Otsus perwakilan daerah.
“Hari ini saya terima aspirasi secara resmi dan selanjutnya kami segera menindaklanjuti. Beberapa hari yang lalu juga kami sudah merencanakan dengan DPRD supaya segera dibentuk tim dan kita membawa aspirasinya ke Jakarta,” responnya.
Orgenes mengaku sepakat dengan aspirasi yang disampaikan massa aksi. Menurutnya, persoalan DBH Migas Otsus sangat penting dan harus diperjuangkan bersama ke pemerintah pusat.
“Kalau mengenai dana Otsus, ini sangat memiliki kepentingan bagi kita, sehingga harus ada perwakilan yang kita berangkatkan ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat,” tegasnya.
Orgenes menilai, hasil migas dari Papua Barat yang dijual ke Jakarta cukup besar, namun yang kembali ke daerah sangat kecil dan tidak masuk akal. Sehingga harus diprotes.
“Jadi, bagi saya mari kita sama-sama bergandengan tangan dan kita ke Jakarta untuk perjuangkan barang ini,” sambungnya.
Orgenes menjelaskan, DPR Papua Barat secara resmi sudah menyurati Presiden dan Menteri Keuangan untuk mendapatkan audiensi di Jakarta.
“Yang kedua, kami berdiskusi secara resmi sudah menyurati Presiden dan juga Menteri Keuangan untuk bisa ada waktu kita dapat audiens ke Jakarta. Mari sama-sama dukung untuk kita bicara ke Jakarta sehingga semua ini kembali normal lagi,” ujarnya.
Ia menambahkan, beberapa waktu lalu pihaknya bersama pimpinan DPR dan Sekretariat Dewan telah sepakat membentuk tim kecil yang terdiri dari fraksi-fraksi yang ada untuk menyuarakan secara resmi aspirasi tersebut hingga ke DPR RI.
“Pada prinsipnya DPR membentuk satu tim kecil, yaitu terdiri dari fraksi-fraksi yang ada untuk bisa menyuarakan secara resmi ke daftar politik DPR ini untuk barang ini segera bisa sampai di DPR RI. Artinya tidak butuh waktu lama,” jelasnya.
Namun untuk bertemu Menteri dan Presiden, DPR masih menunggu surat resmi dari Gubernur Papua Barat.
“Tapi kalau ketemu dengan Menteri dan juga Presiden, kami harus menunggu secara resmi dari Pak Gubernur, sudah disampaikan untuk mudah-mudahan minggu ini kita sudah berangkat. Karena yang kami harapkan, aspirasi yang bapak ibu sampaikan hari ini menjadi dasar untuk Pak Sekwan segera surat-menyurat,” imbuhnya.
Senada, Anggota Fraksi Otsus DPRP Papua Barat Musa Naah, menegaskan jika perlu aktivitas Pemerintah Provinsi dibekukan sebagai langkah terakhir.
“Kalau perlu kita bekukan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Stop aktivitas semua. Itulah langkah terakhir. Karena hari ini kita tidak minta merdeka. Hari ini yang kita minta adalah hak kerakyatan,” tegasnya.
Musa menilai pemangkasan tersebut sangat tidak nasionalis dan tidak masuk akal jika dengan alasan efisiensi.
“Kalau bilang efisiensi, efisiensi yang bagaimana. Sehingga menurut akal pikiran kami orang Papua yang bodoh ini sangat tidak masuk akal,” pungkasnya.
RED
