Koreri.com, Manokwari – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat hingga saat ini masih menunggu penyerahan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) dari eksekutif.
Hal itu disampaikan Sekretaris DPRP Papua Barat Hendra Marthinus Fatubun kepada awak media usai apel pagi, di kantor Gubernur, Arfai, Senin (9/11/2026).
“Karena kita masih menunggu KUA PPAS dari eksekutif, memang legislatif sudah menyurat secara resmi ke Bapak Gubernur untuk segera menyampaikan sesuai jadwal dari Kemendagri.
Sampai saat ini belum disampaikan seperti tadi arahannya Bapak Sekda di apel tadi,” ungkapnya sekaligus menanggapi soal pembahasan induk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Hendra menjelaskan, surat resmi tersebut sudah dilayangkan Dewan kepada Gubernur Papua Barat agar KUA PPAS segera disampaikan sesuai jadwal yang ditetapkan Kemendagri RI.
Ia juga menegaskan DPRP Papua Barat pada prinsipnya sudah siap secara kelembagaan untuk melakukan pembahasan begitu KUA-PPAS disampaikan.
“Pada prinsipnya, kebetulan juga kegiatan-kegiatan DPR ini sedikit terlambat karena beberapa kegiatan besar, ada yang baru dimasukkan di perubahan kemarin. Sedangkan kita tahu perubahan baru bisa kita akses Jumat kemarin, kalau tidak salah, Jumat,” tegasnya.
Hendra mengakui pihaknya sementara fokus untuk selesaikan sejumlah kegiatan Dewan.
“Tetapi apabila ada informasi dalam waktu dekat KUA-PPAS nya sudah siap disampaikan, maka kita di Dewan pada prinsipnya secara kelembagaan sudah sangat siap untuk melakukan pembahasan,” sambungnya.
Selain KUA PPAS, Hendra menyebutkan agenda DPR dalam waktu dekat ini adalah reses ketiga tahun ini.
“Kalau agenda DPR selain KUA PPAS yang dalam waktu dekat ini, DPR rencana melakukan reses ketiga tahun ini karena memang itu yang tadi saya bilang baru masuk di perubahan. Mungkin dalam minggu ini, kalau tidak ada agenda yang mendesak, mungkin kita bisa lakukan minggu ini,” katanya.
Reses tersebut biasanya berlangsung selama 8 hari.
Namun, karena waktu yang mepet, DPR akan mengatur jadwal agar bisa segera kembali dan fokus pada pembahasan KUA PPAS.
Ia menegaskan, pembahasan KUA PPAS merupakan agenda besar yang harus diselesaikan tepat waktu.
“Agenda besar yang tahun ini harus kita selesaikan itu ada batas waktu 1 bulan sebelum tahun anggaran berakhir,” pungkasnya.
RED
