Koreri.com, Timika – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Mimika mengakui keterlambatan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) selama dua bulan.
Persoalan tersebut dipicu kebutuhan anggaran yang belum terakomodasi dalam perencanaan awal tahun anggaran 2025, menyusul penambahan pegawai serta perubahan komponen hak kepegawaian.
Kepala Dinas Pendidikan Mimika, Antonius Welerubun, menjelaskan bahwa perencanaan anggaran sebelumnya belum memperhitungkan tambahan 12 tenaga P3K yang mulai masuk pada Mei 2025.
Padahal, setiap pegawai memiliki sejumlah komponen pembayaran yang wajib dianggarkan, mulai dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan fungsional, tunjangan beras, tunjangan khusus, hingga iuran jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
“Tambahan 12 orang ini tentu membawa konsekuensi anggaran. Belum lagi ada perubahan status keluarga pegawai, misalnya yang sebelumnya belum menikah kemudian menikah sehingga hak tunjangan keluarganya harus diperhitungkan,” jelas Antonius dalam keterangannya di Timika, Papua Tengah, Kamis (12/11/2026).
Menurut dia, akumulasi kebutuhan tersebut menyebabkan kekurangan anggaran pembayaran gaji P3K hingga Desember yang mencapai lebih dari Rp40 miliar.
Karena itu, Dinas Pendidikan telah mengusulkan penambahan anggaran melalui APBD Perubahan agar seluruh hak pegawai dapat dibayarkan.
Antonius menegaskan, keterlambatan tersebut bukan disebabkan kesengajaan pemerintah menahan hak pegawai, melainkan persoalan penyesuaian perencanaan dan ketersediaan anggaran.
“Ini hak mereka. Tidak ada niat kami menahan atau mempersulit pembayaran gaji. Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh P3K dan PNS atas keterlambatan ini,” ujarnya.
Persoalan serupa, lanjut Antonius, juga terjadi pada pembayaran hak kepegawaian bagi ASN di lingkungan Dinas Pendidikan. Kekurangan anggaran untuk kelompok PNS tercatat mencapai lebih dari Rp9 miliar.
Kekurangan tersebut dipengaruhi perubahan komponen penghasilan, seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, serta penyesuaian tunjangan keluarga yang belum seluruhnya masuk dalam perhitungan anggaran awal.
Ia menjelaskan, perubahan administrasi kepegawaian yang langsung diproses tanpa terlebih dahulu diselaraskan dengan perencanaan anggaran turut menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan pembayaran dan alokasi yang tersedia.
Di sisi lain, proses pencairan gaji P3K saat ini masih berjalan. Namun, kendala pada sistem pembayaran serta sejumlah perbedaan data membuat pihaknya tengah menyiapkan mekanisme pembayaran secara manual agar hak pegawai dapat segera dipenuhi.
“Kami sudah memprosesnya sejak beberapa hari terakhir. Karena sistem sedang bermasalah dan ada beberapa selisih data, kami sedang mengupayakan mekanisme manual untuk pembayaran,” katanya.
Antonius juga menanggapi sorotan anggota DPRK Mimika terkait keterlambatan pembayaran gaji tenaga pendidik.
Ia meminta persoalan tersebut terlebih dahulu diklarifikasi melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP) agar pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan berdasarkan data.
Menurutnya, DPRK sebagai mitra pemerintah daerah seharusnya mengedepankan komunikasi dan koordinasi sebelum menyampaikan pernyataan kepada publik.
Ia menyarankan agar DPRK menyampaikan permintaan RDP melalui Bupati Mimika selaku pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga persoalan dapat dibahas secara terbuka dan ditemukan jalan keluarnya.
“Kalau ada persoalan yang dilaporkan guru atau masyarakat, seharusnya undang kami untuk RDP. Kami siap memberikan penjelasan mengenai akar persoalan dan solusinya. Jangan berbicara tanpa data karena bisa membentuk opini seolah-olah Dinas Pendidikan sengaja menahan gaji pegawai,” tegasnya.
Meski demikian, Antonius mengakui bahwa keterlambatan pembayaran tersebut telah berdampak pada pegawai yang menggantungkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Ia meminta para tenaga P3K tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik secara profesional, sembari pemerintah daerah berupaya menyelesaikan kewajiban pembayaran.
“Kami memahami mereka memiliki hak untuk menuntut pembayaran. Namun, kewajiban sebagai tenaga pendidik juga harus tetap dijalankan dengan baik. Sekali lagi, kami mohon maaf dan berharap persoalan ini segera diselesaikan,” pungkasnya.
EHO
