Koreri.com, Sorong- Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Dukcapil Orang Asli Papua (OAP) se-Tanah Papua akan segera digelar di Provinsi Papua Barat Daya (PBD) pada 2027 mendatang.
Sebagai tuan rumah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) PBD mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Rakorda tersebut yang digelar dalam evaluasi data cakupan kependudukan.
Kegiatan rakor evaluasi persiapan ini dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Suardi Thamal di Kota Sorong, Kamis (12/11/2026).
Gubernur Elisa Kambu dalam sambutannya yang dibacakannya Asisten Bidang Pemerintahan Suardi Thamal menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum awal untuk menyamakan persepsi, menyusun peta jalan, serta memantapkan aspek teknis dan substansial sebelum pelaksanaan Rakorda pada 2027 mendatang.
Menurutnya, dinamika pembangunan di Tanah Papua, terutama setelah pemekaran daerah, menghadirkan tantangan tersendiri dalam tata kelola pemerintahan dan penguatan kapasitas fiskal.
Karena itu, persiapan program 2027 harus dilakukan secara matang, komprehensif, efektif, dan terintegrasi secara digital.
“Persiapan menuju tahun 2027 harus didasari oleh perencanaan yang matang, komprehensif, dan terintegrasi secara digital,” ujarnya.
Dalam arahannya, Gubernur menekankan tiga hal penting yang harus menjadi perhatian bersama dalam persiapan Rakorda Dukcapil OAP 2027.
Pertama, percepatan dan validasi data terpadu OAP.
Gubernur meminta seluruh instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, mempercepat proses pendataan OAP secara riil dan terintegrasi.
Menurutnya, akurasi data menjadi kunci utama dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Program di bidang jaminan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, hingga bantuan sosial hanya dapat berjalan efektif apabila didukung basis data yang valid dan objektif.
Kedua, penguatan regulasi dan tata kelola dana Otonomi Khusus (Otsus).
Gubernur berharap 2027 menjadi momentum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Otsus.
Setiap program yang dirancang harus benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. Untuk itu, diperlukan tata kelola yang ketat, penandaan anggaran yang jelas, serta sistem pengawasan berlapis yang dirumuskan sejak tahap perencanaan.
Ketiga, memperkuat sinergi lintas sektor dan lintas wilayah.
Gubernur mengingatkan agar seluruh pihak menghindari ego sektoral karena upaya meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan OAP tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja.
Ia mendorong kolaborasi antara jajaran pemerintah, lembaga adat, institusi keagamaan, serta mitra pembangunan lainnya dalam merancang grand design pemberdayaan OAP yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh peserta diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai tantangan di lapangan, menyelaraskan regulasi yang diperlukan, serta merumuskan target dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam Rakorda 2027.
Gubernur juga meminta peserta memanfaatkan forum tersebut untuk berdiskusi secara tajam, produktif, dan solutif sehingga menghasilkan rekomendasi kerja yang konkret.
Dengan demikian, persiapan Rakorda Dukcapil OAP 2027 diharapkan tidak hanya menghasilkan kesepahaman antarlembaga, tetapi juga menjadi landasan bagi kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran berdasarkan data kependudukan yang akurat.
KENN
