Koreri.com, Aimas – Polda Papua Barat Daya (PBD) menggelar silaturahmi bersama insan pers di Mapolda setempat, Jumat (13/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan media dalam mendukung penyampaian informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri Kapolda PBD Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H., bersama sejumlah pejabat utama (PJU) dan personel Polda PBD serta para jurnalis dari berbagai media di wilayah Sorong Raya.
Dalam sambutannya, Kapolda Hengki Haryadi menegaskan bahwa pers dan kepolisian memang memiliki tugas serta fungsi yang berbeda.
Namun, keduanya mempunyai ruang pengabdian yang saling berkaitan, terutama dalam menjawab kepentingan masyarakat dan menjaga kehidupan sosial yang kondusif.
Dikatakan wartawan memiliki tanggung jawab mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat secara akurat, objektif, dan berimbang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.
Pers juga memiliki peran strategis sebagai mata dan telinga masyarakat, menyuarakan kepentingan publik, mengawasi dinamika kehidupan sosial, serta menjadi jembatan informasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat.
“Pers dan kepolisian memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, tetapi sesungguhnya memiliki ruang pengabdian yang saling berkaitan. Pada dasarnya, kita memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan jawaban terhadap kepentingan masyarakat dan masa depan bangsa,” ujar Hengki.
Ia mengakui, berbagai fenomena dan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat juga kerap diketahui kepolisian melalui informasi yang disampaikan oleh para jurnalis.
Karena itu, komunikasi dan hubungan yang baik antara Polri dan pers perlu terus dibangun.
Kapolda juga menyoroti perkembangan citizen journalism atau jurnalisme warga yang semakin marak seiring pesatnya penggunaan media sosial.
Ia menilai setiap orang kini dapat menyampaikan informasi kepada publik, tetapi tidak semua informasi yang beredar telah melalui proses verifikasi dan dapat dipastikan kebenarannya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, menjadi tantangan serius di tengah derasnya arus informasi digital.
Informasi yang belum terverifikasi dapat dengan mudah menyebar dan berpotensi membentuk opini publik yang keliru, bahkan memicu keresahan hingga konflik sosial.
Fenomena tersebut berkaitan dengan era post-truth, ketika opini dan emosi kerap lebih dominan memengaruhi persepsi masyarakat dibandingkan fakta yang telah terverifikasi.
Dalam situasi seperti ini, Kapolda menilai media profesional memiliki peran penting sebagai salah satu rujukan informasi yang mengedepankan verifikasi, akurasi, dan keberimbangan sebelum sebuah berita dipublikasikan.
Dikatakan insan pers merupakan mitra sekaligus bagian penting dalam upaya menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.
Karena itu, ia berharap hubungan baik antara kepolisian dan media dapat terus dipelihara, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban, serta keresahan masyarakat.
Lebih lanjut, Hengki menegaskan bahwa penguatan kemitraan antara Polri dan pers tidak boleh dimaknai sebagai upaya mengurangi independensi masing-masing profesi.
Sebaliknya, sinergi tersebut harus dibangun dengan tetap menghormati tugas, fungsi, kewenangan, dan prinsip profesionalisme masing-masing pihak.
“Kemitraan antara Polri dan pers perlu ditingkatkan, tetapi bukan berarti menghilangkan independensi dari masing-masing profesi. Kita harus tetap menjalankan tugas sesuai bidang dan tanggung jawab masing-masing,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Kapolda mengajak seluruh insan pers dan jajaran kepolisian untuk terus membangun komunikasi, menjaga kepercayaan, serta bekerja sama secara profesional demi kepentingan masyarakat.
“Ke depan, mari kita melangkah bersama-sama sesuai bidang kita masing-masing untuk memajukan Provinsi Papua Barat Daya,” pungkasnya.
ZAN
