Soroti Definisi OAP dalam Raperdasus, Fopera PBD Ingatkan Potensi Persoalan Hukum

Yanto Ijie Korericom15
Ketua FOPERA Papua Barat Daya, Yanto A. Ijie, S.T / Foto: KENN

Koreri.com, Sorong – Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya (PBD) menyampaikan catatan penting seusai menghadiri Rapat Pleno Majelis Rakyat Papua Daya (MRPBD) di Kota Sorong, Senin (16/11/2026).

Rapat tersebut membahas penyerahan hasil pemberian saran, pertimbangan, dan persetujuan MRP terhadap Raperdasus tentang OAP serta Raperdasus tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Adat.

Fopera PBD menyoroti sejumlah rumusan dalam Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang Orang Asli Papua (OAP).

Fopera menilai definisi dan mekanisme pengakuan identitas OAP dinilai masih terlalu luas sehingga perlu diperjelas untuk menghindari persoalan hukum di kemudian hari.

Ketua Fopera PBD Yanto Ijie mengapresiasi MRPBD yang telah menjalankan kewenangannya dengan memberikan pertimbangan terhadap dua rancangan regulasi tersebut.

Namun, ia menilai masih ada sejumlah substansi dalam Raperdasus OAP yang perlu dikaji ulang.

Menurut Yanto, rumusan definisi OAP masih mengandung sejumlah frasa yang berpotensi menimbulkan penafsiran berbeda ketika diterapkan.

“Setelah kita melihat bagian-bagian penting yang dipresentasikan, ternyata definisi Orang Asli Papua ini masih terlalu luas. Masih banyak frasa yang dalam pemaknaan hukumnya nanti justru bisa merugikan Orang Asli Papua,” sorotnya.

Salah satu yang menjadi perhatian Fopera adalah mekanisme pengakuan marga dan garis keturunan.

Ia menilai ketentuan mengenai pemberian atau pengakuan marga harus dirumuskan secara jelas agar tidak mengaburkan batas-batas identitas dan keaslian Orang Papua.

Yanto mengingatkan, ketidakjelasan aturan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam jangka panjang, terutama menyangkut perlindungan hak dan identitas masyarakat asli Papua.

“Ini berbahaya. Bayangkan 50 sampai 60 tahun ke depan, jangan sampai Papua justru diduduki oleh orang-orang yang mendapatkan label pengakuan marga melalui mekanisme yang tidak tepat. Ini harus ditinjau kembali,” tegasnya.

Karena itu, Fopera meminta MRP PBD, DPR Papua Barat Daya, dan Pemerintah Provinsi PBD mencermati kembali setiap definisi dan mekanisme pengakuan dalam Raperdasus tersebut sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah khusus.

Yanto menegaskan, regulasi tentang OAP harus memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan identitas dan hak masyarakat adat, bukan justru membuka ruang persoalan baru.

Selain menyoroti substansi Raperdasus, Yanto juga menyayangkan ketidakhadiran sejumlah kepala daerah, terutama para bupati dan wali kota, dalam rapat pleno tersebut.

Menurutnya, kehadiran kepala daerah sangat penting karena forum itu menjadi momentum bagi MRP menyampaikan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses serta pokok-pokok pikiran terkait perlindungan hak-hak OAP.

“Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran kepala daerah, khususnya bupati dan wali kota, dalam acara yang sangat penting ini. Rapat pleno ini merupakan kesempatan bagi MRP untuk menyerahkan pokok-pokok pikiran yang mereka himpun langsung dari masyarakat saat melakukan reses,” ujarnya.

Ia mengingatkan, perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat adat tidak boleh hanya berfokus pada pengelolaan anggaran, tetapi juga harus diwujudkan melalui komitmen nyata dalam melindungi hak-hak Orang Asli Papua.

Fopera pun meminta Gubernur Papua Barat Daya, pimpinan DPR Papua Barat Daya, hingga Menteri Dalam Negeri memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut, termasuk mengevaluasi ketidakhadiran kepala daerah dalam agenda yang dinilai strategis bagi masa depan OAP.

“Jangan hanya berbicara soal uang dan anggaran, tetapi prinsip-prinsip perlindungan terhadap Orang Asli Papua yang direkomendasikan dan dikerjakan MRP ini juga harus ditindaklanjuti,” tegas Yanto.

Fopera berharap pembahasan Raperdasus dapat dilakukan secara cermat dan melibatkan perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.

Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan benar-benar menjadi landasan perlindungan, pengakuan, dan pemberdayaan Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat Daya.

KENN