Gubernur menjelaskan aksi demonstrasi 19 Agustus 2019 lalu sedikitnya 25 fasilitas kantor pemerintahan rusak berat termasuk didalamnya kantor DPRP dan kantor Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) di Manokwari.
Sebelumnya pada September 2019 lalu Gubernur Papua Barat sudah melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan menyampaikan pembangunan fasilitas pemerintah yang rusak akibat kericuhan tersebut menjadi tanggungjawab bersama antara pusat dan daerah.
Mengutip Sri Mulyani, kata Dominggus, pemerintah pusat dan daerah akan melakukan sharing anggaran untuk membangun kembali gedung-gedung pemerintah yang rusak dan terbakar pada kerusuhan Manokwari 19 Agustus 2019.
“Khusus untuk pembangunan gedung DPRD Papua Barat sesuai RAB yang kita ajukan itu kita membutuhkan anggaran sebesar 200 miliar. Sedangkan gedung MRPB 150 miliar, jadi total dana untuk pembangunan dua gedung itu 350 miliar,” tutur Mandacan.
KENN
