Koreri.com, Jakarta– Sejumlah persoalan Papua Barat yang selama ini tidak dapat diselesaikan karena terkesan pemerintah pusat tak serius memberikan solusi atau jalan keluar terkait dengan kepentingan daerah.
Untuk menagih persoalan ini, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPR-PB) menginisiasi pertemuan akbar yang akan melibatkan Gubernur Drs Dominggus Mandacan,M.Si bersama para pemangku kepentingan di Papua Barat satu meja dengan Mentri Dalam Negeri Drs M. Tito Karnavian,M.A dalam waktu dekat.
Ketua Komisi I DPR Papua Barat Abdullah Gazam,S.Pd.I saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, kegiatan kunjungan kerja kali mereka ingin bertemu dengan Mendagri untuk menyampaikan persoalan di daerah terkait dengan pemerintahan, masa jabatan gubernur bersama sejumlah kepala daerah yang akan berakhir, kemudian persoalan pro kontra pemekaran DOB, rekrutmen calon anggota MRPB dan DPRK.
Anggota Bapemperda DPR Papua Barat ini juga mencontohkan sejumlah rancangan produk hukum daerah (Raperdasi dan Raperdasus) yang sudah dibahas menguras tenaga, waktu dan pikiran tetapi ketika dikonsultasikan ke Kemendagri tidak direspon dengan baik.
“Maunya ketemu semua Dirjen termasuk Pak Mentri tapi karena sikon sehingga kami hanya bertemua dengan Dirjen Otda, walapun bidang mereka tapi semua persoalan dan keluhan masyarakat yang terjadi di Papua Barat sudah kami sampaikan, namun kami berkesimpulan bahwa pertemuan itu tidak maksimal, sehingga diskusi tersebut kami komisi I menginisiasi pertemuan akbar antara Kemendagri dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam hal ini Gubernur, DPR-PB dan lembaga terkait lainnya bertemuan langsung dengan Mendagri,” jelas Abdullah Gazam melalui telpon celulernya kepada wartawan, Rabu (23/3/2022).
Lebih lanjut dijelaskan Gazam bahwa, dengan pertemuan akbar yang diharapkan berlangsung sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur Papua Barat nanti, semua persoalan yang menjadi uneg-uneg di daerah akan tersampaikan secara komprehensif dan menyeluruh.
Sebab beberapa persoalan yang dibawa komisi I secara kelembagaan ke kementrian dalam negeri tidak direspon secara baik , maka dipastikan bahwa keluhan dari daerah itu tidak sampai ke meja Mendagri, karena itu solusinya pertemuan akbar dilaksanakan.
“Sudah direspon baik oleh pihak kementrian, tinggal secara kelembagaan kami akan berkoodinasi dengan Gubernur supaya digagas dan diformulasikan secara baik sehingga pertemuan ini dapat menyelesaikan persoalan yang selama ini ada kebuntuan, terkesan terputus dan tidak direspon dapat terurai satu demi satu,” pungkasnya.
KENN
