Koreri.com, Sentani – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura Provinsi Papua kembali memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2022.
Capaian ini menjadi yang ke 8 kalinya secara berturut-turut.
Pemkab Jayapura pun meraih penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua.
Bupati Mathius Awoitauw mengatakan, penghargaan opini WTP sejak 2014 ini bukti bahwa, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Jayapura telah berusaha transparan atau terbuka ketika ada pemeriksaan dari BPK sejak lama.
“Itu kan hadiah untuk semua orang di Gunung Merah (Kantor Bupati Jayapura). ASN yang bekerja ini kita marah dorang-dorang dan dorang juga ada kepala batu, tetapi ada hasilnya juga. Jadi, apresiasi untuk mereka semua dan saya sampaikan terima kasih pada kawan-kawan ASN yang sudah bekerja cukup keras. Kalau tidak salah, sejak 2014 kita bisa raih WTP dan berturut-turut selama 8 kali. Tentu ini sangat menggembirakan,” ucapnya ketika dikonfirmasi wartawan di kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Rabu (25/5/2022) sore.
Penyampaian opini WTP dilaksanakan Kepala BPK Perwakilan Papua di Jayapura, Arjuna Sakir pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHD) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021, di Kantor BPK Perwakilan Papua, Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, Selasa (24/5/2022 sore sekitar pukul 15.00 WIT.
Terkait perolehan opini WTP tersebut, Bupati Mathius menekankan, hal itu harus dipertahankan dan ditingkatkan oleh semua ASN di lingkup Pemkab Jayapura.
“Kepada ASN, apa yang sudah dicapai ini terus dipertahankan dan terus tingkatkan. Selama kita bersama-sama disini, pertama kali itu saya canangkan dan saya masuk disini, bahwa daerah ini bebas korupsi. Kita harus tertibkan semua, jadi itu peringatan saya pertama kali masuk di Gunung Merah ini dihadapan mereka,” akunya.
Usai menerima LHP LKPD TA 2021 dengan capaian opini WTP, Bupati Jayapura menekankan, kepada semua yang telah bekerja keras dalam menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai sistem akuntansi yang berlaku.
“Ini semua menjadi pemicu agar selalu bisa mengelola keuangan dengan tanggung jawab, transparan dan akuntabel,” ucap orang nomor satu di Kabupaten Jayapura ini.
Kata Bupati Mathius, capaian opini WTP itu berkat usahanya selama dua tahun di awal kepemimpinannya sebagai Bupati Jayapura.
“Saya sudah berusaha untuk kerjakan itu, tertib administrasi dan kita di Kabupaten Jayapura tidak pernah WTP. Nah, setelah itu kita berhasil delapan (8) kali berturut-turut. Pertama kali peroleh itu langsung WTP Murni untuk Kabupaten Jayapura dan sampai saat ini siapapun dari BPK Perwakilan Papua datang pemeriksaan kesini, itu tidak pernah sedikitpun seorang kepala daerah mengintervensi, apalagi staff. Karena kita biarkan dengan bebas BPK bekerja, apapun itu pemeriksaan kami silahkan BPK lakukan pemeriksaan,” katanya.
Lanjut Bupati Mathius mengharapkan, capaian ini terus dijaga konsistensinya terhadap komitmen good governance. “Saya harap budaya ini terus dijaga, konsistensinya terhadap komitmen-komitmen untuk pemerintahan yang baik. Saya yakin dan pasti banyak yang tidak suka, tapi rakyat kita pasti suka,” paparnya.
Sementara itu, Arjuna Sakir Kepala BPK RI Perwakilan Papua mengatakan pemberian opini WTP bagi Pemerintah daerah adalah tugas konstitusi BPK dalam rangka transparansi.
“Rekomendasi yang kami berikan itu setelah pemeriksaan LKPD Kabupaten Jayapura lebih pada kesalahan penganggaran jenis belanja. Dan, opini WTP dari kami ini merupakan pernyataan profesional,” kata Arjuna Sakir dalam sambutannya.
IDI
