Koreri.com, Ambon – Komisi-komisi di DPRD Provinsi Maluku membahas dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 secara marathon.
Pembahasan dilakukan bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Maluku seusai Parlemen menerima dimaksud.
Pelaksana tugas Ketua DPRD setempat Melkianus Sairdekut kepada sejumlah awak media, Jumat (25/11/2022) menyatakan bahwa setiap program kerja OPD yang tertuang dalam KUA-PPAS RAPBD 2023 sudah sesuai aturan main.
Masih menurutnya, bahwa dari aspek waktu dan memang diakuinya ada keterlambatan penyampaian KUA-PPAS APBD 2023 oleh Pemda setempat.
“Ini menjadi salah satu alasan sehingga dalam beberapa hari dan sampai hari ini pun semua komisi marathon melakukan pembahasan,” jelasnya.
Selain itu, Sairdekut menambahkan, pembahasan dilakukan secara marathon karena sesuai ketentuan pada 30 November 2022 mendatang akan dilakukan penyampaian kata akhir fraksi terhadap persetujuan APBD 2023.
“Kita berharap Sabtu besok dilakukan penandatanganan nota kesepahaman. Kalau sudah selesai, tinggal masuk dalam pembahasan APBD dan rancangan Peraturan daerah,” pungkasnya.
JFL
