as




as

Terjadi Diskriminasi dalam Pelantikan 172 Pejabat Provinsi Papua Pegunungan

Koreri.com, Jayapura – Pelantikan 172 pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sarat kepentingan dan diskriminasi.

Tokoh Intelektual Papua Pegunungan, Bobi Jikwa, mengatakan pelantikan 172 pejabat yang berlangsung Rabu (18/1/2023) di aula kantor Gubernur setempat semuanya hanya dari Kabupaten Jayawijaya.

Ia dengan tegas meminta Wamendagri John Wempi Wetipo (JWW) agar merevisi 172 pejabat yang dilantik untuk mengisi jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan jabatan Pengawas.

“Tidak ada satupun yang diakomodir dari kabupaten lain. Padahal untuk pengisian jabatan penting tersebut sudah diberikan rekomendasi oleh 8 Bupati di Provinsi Papua pegunungan kepada Tim pemekaran DOB,” kata Bobi Jikwa dalam keterangannya, Kamis, (19/1/2023).

Dijelaskan, bahwa pengisian jabatan Tinggi Pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas bukan melalui proses lelang jabatan, tetapi penunjukan langsung. Sehingga dari rekomendasi para Bupati yang sudah diberikan sebelumnya seharusnya diakomodir.

“Kami tolak pelantikan 172 pejabat dan saudara Wakil Menteri JWW harus bongkar itu, kami minta segera direvisi karena kami lihat 80 persen itu dari Jayawijaya saja.

Untuk mengisi tempat-tempat tersebut harus rata karena ini awal DOB provinsi baru,” tegas Bobi.
Dikatakan, terbentuknya Provinsi Papua pegunungan itu bukan hanya ada satu tetapi 8 kabupaten sehingga dalam pengisian jabatan harus merata.

“Ini ada 8 kabupaten di provinsi Papua pegunungan, bukan Jayawijaya saja. Ada suku, marga bisa lihat itu, ini kan bukan melalui tes atau lelang jabatan, ini penunjukan langsung. Ada rekomendasi dari 8 bupati, sudah diberikan,” ujarnya.

Politisi partai Demokrat, mengatakan untuk mengisi jabatan tersebut seharusnya tim pemekaran dalam hal ini Wamendagri, JWW dapat melihat dan mengakomodir rekomendasi dari 8 bupati di Provinsi Papua Pegunungan.

“Rekomendasi 8 bupati ini kan sudah kasih, ke Pj Gubernur Papua Pegunungan. Tetapi kenapa tidak lihat itu. Ini yang atur kan Wakil Menteri Jhon Wempi Wetipo, sementara Pj Gubernur Provinsi Papua, Nicolaus kondomo ini hanya tameng,” ujarnya.

Dikatakan, nama pejabat yang direkomendasi 8 Bupati ke Pj Gubernur Papua Pegunungan selanjutnya diusulkan ke Menteri Dalam Negeri dan Wamendagri yang atur semua.

“Kalau bikin begini kenapa bukan dia (JWW) saja yang jadi Pj Gubernur, baru mau taruh orang lain trus atur lain lagi. Kami tidak marah Pj Gubernur Papua pegunungan, itu orang dari Papua Selatan. Dia baik tetapi JWW ini harus tanggung jawab kenapa semua di isi oleh orang Jayawijaya saja,” jelasnya.

Bobi Jikwa berharap Wamendagri, Jhon Wempi Wetipo sebagai intelektual harus dengan bijaksana dapat revisi pelantikan tersebut.

Disampaikan bahwa diawal pemerintahan baru ini tidak boleh terjadi seperti ini, kabupaten boleh beda-beda, mulai dari Tolikara, Yahukimo, pegunungan bintang dan lainnya harus ada di dalam pengisian jabatan tersebut.

“Awal pemerintahan harus ditanamkan hal-hal yang baik, jangan ciptakan konflik antar suku karena Provinsi Papua pegunungan bukan terbentuk hanya 1 kabupaten tetapi terdiri dari 8 Kabupaten sehingga dalam pengisian jabatan harus dari 8 kabupaten dilibatkan merata,” pungkasnya.

EHO

Respon (1)

  1. Target Jakarta ini sudah terjadi, dengan merebutkan jabatan bisa terjadi konflik horizontal ,. Papua dgn papua bisa baku perang habis ini..
    Seharusnya wamendagri JWW lebih bijak, mengatur dan merevisi jabatan2 tersebut🌝👏🏽

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *