Koreri.com,Manokwari– Pelaksanaan roda pemerintahan di Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya sampai saat ini berjalan maksimal.
Salah satu kendala yang menyebabkan belum berjalannya roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat akibat belum adanya pengalihan aset personil, sarana prasarana dan dokumen (P3D) dari papua barat sebagai provinsi induk kepada Papua Barat Daya.
Hal ini disoroti legislator Papua Barat yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Provinsi Papua Barat Abdullah Gazam,S.Pd.I.
Wakil ketua harian banggar DPR Papua Barat itu mengatakan bahwa, P3D merupakan faktor penunjang dalam menggenjot percepatan pembangunan daerah terutama daerah otonomi baru.
Karena itu Abdullah Gazam mengingatkan kepada pemerintah daerah Provinsi Papua Barat untuk mempercepat penyerahan P3D kepada DOB Papua Barat Daya.
“Karena ini adalah perintah tertuang dalam Undang-undang nomor 29 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya maka sebaiknya segera diserahkan agar pemerintah Papua Barat Daya dapat memaksimalkan pelayan terbaik kepada masyarakat di daerah otonomi baru tersebut,” tegas mantan Ketua Komisi I DPR Papua Barat itu kepada media ini melalui siaran persnya, Senin (10/4/2023)
Gazam mengatakan, jangan sampai keterlambatan pengalihan P3D ini terkesan oleh publik bahwa pemerintah induk sengaja mengulur waktu.
“Walaupun saya yakin seyakinnya bahwa tidak ada niat sedikit pun menahan itu karena semua paham aturan mainnya,” tambahnya.
KENN
