Koreri.com, Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) bersinergi dengan Kemenko Polkam RI menggelar Desk Pilkada Rapat Koordinasi Persiapan Penyelengaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada serentak yang akan berlangsung tanggal 27 November 2024 di Rylich Panorama Hotel, Sabtu (23/11/2024).
Rapat dipimpin Pj Gubernur PBD Mohammad Musa’ad di Hotel Rylich Panorama pukul 20.30 WIT.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Surat Kementerian Politik dan Keamanan RI Nomor B-3715 DN.00.03/11/2024 tanggal 19 November 2024 tentang Pemantauan Pilkada.
Ketua KPU PBD Andarias Daniel Kambu hadir dalam kesempatan itu menyampaikan paparannya terkait potensi kerawanan Pilkada 2024.
“Salah satu, potensi kerawanan berkaitan dengan pencalonan Pilkada 2024 untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mana kita sudah lewati,” ungkapnya.
Ia kemudian memaparkan persoalan yang sempat terjadi menyusul dikeluarkannya rekomendasi Bawaslu PBD dan ditindaklanjuti KPU membatalkan Calon Gubernur nomor urut 1 Abdul Faris Umlati (AFU) yang kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung.
Dampaknya, 5 Komisioner KPU PBD juga dinonaktifkan sementara oleh KPU RI. Namun akhirnya MA mengabulkan gugatan AFU bersamaan pula dengan diaktifkan kembali 5 Komisioner KPU PBD oleh KPU RI yang kemudian mengaktifkan kembali AFU sebagai Calon Gubernur PBD nomor urut 1.
Potensi kerawanan lainnya dimana masyarakat tidak mengetahui dimana TPS-nya karena berbeda saat Pemilu tanggal 14 Februari lalu dengan Pilkada 27 November nanti.
Juga, saat proses distribusi logistik mengalami keterlambatan, atribut kampanye yang belum diturunkan saat masa tenang 3 hari 24 – 26 November, proses pemungutan suara dan penghitungan suara, penetapan hasil Pilkada baik Gubernur – Wakil Gubernur, Bupati – Wakil Bupati dan Wali Kota – Wakil Wali Kota.
“Semua ini tentu menjadi perhatian utama pihaknya bersama pemangku kepentingan lainnya guna memastikan seluruh proses berjalan lancar tanpa hambatan,” tukasnya.
ZAN
