Koreri.com, Sorong – Fraksi Partai Golkar DPRP Papua Barat Daya menyoroti rendahnya realisasi belanja modal dalam pelaksanaan APBD 2026.
Pasalnya hingga 30 Agustus 2026, realisasi belanja modal baru mencapai 12,6 persen.
Hal itu disampaikan dalam pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan Gubernur terkait Raperda Perubahan APBD Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2026.
Juru bicara F-Golkar DPRP PBD Yanto Yatam menjelaskan, penyesuaian APBD tidak boleh berhenti sebagai proses administratif, tetapi harus menjadi momentum untuk meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus mempertajam program yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
Mencermati pertumbuhan ekonomi Papua Barat Daya yang mengalami penyesuaian dari 4,16 persen pada triwulan I menjadi 2,82 persen pada triwulan II 2026. Di sisi lain, sektor konstruksi tumbuh 7,78 persen, sementara inflasi tahunan turun dari 4,29 persen pada Juli menjadi 3,50 persen pada Agustus 2026.
“Perubahan APBD semestinya diarahkan tidak sekadar sebagai langkah administratif, melainkan sebagai momentum efisiensi anggaran dan penajaman program agar lebih menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” kata Yanto dalam rapat paripurna kedua DPRP Papua Barat Daya masa sidang ke III di Ballroom Lantai 5 Hotel Rylich Panorama, Kota Sorong, Rabu (23/9/2026).
Dari sisi pendapatan, F-Golkar mengapresiasi kenaikan target pendapatan daerah sebesar Rp202,12 miliar, dari sebelumnya Rp1,085 triliun menjadi Rp1,287 triliun, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga meningkat dari Rp249,07 miliar menjadi Rp275,17 miliar.
Hingga 30 Agustus 2026, realisasi pendapatan daerah mencapai 57,6 persen, sedangkan realisasi PAD sebesar 63,6 persen. Sejumlah sumber penerimaan bahkan mencatat capaian di atas target berkala, seperti pajak air permukaan 116 persen, pajak alat berat 115 persen, dan retribusi daerah 159 persen.
Namun, F-Golkar meminta pemerintah daerah tidak berpuas diri mengingat sejumlah pos penerimaan masih dinilai perlu diperkuat, terutama opsen mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang baru terealisasi 12 persen serta lain-lain PAD yang sah sebesar 46,3 persen.
F-Golkar lanjut Yanto mendorong Bapenda dan OPD terkait memperkuat inovasi pemungutan, memperbarui data wajib pajak, serta menertibkan administrasi kendaraan operasional berpelat luar daerah guna mengoptimalkan potensi PKB dan BBNKB.
Di sisi belanja, realisasi APBD hingga 30 Agustus 2026 mencapai 52,9 persen. Rinciannya, belanja operasional 59,2 persen, belanja modal 12,6 persen, dan belanja transfer ke kabupaten/kota 36,8 persen.
Rendahnya realisasi belanja modal menjadi perhatian F-Golkar. Kondisi itu disebut tidak terlepas dari proses penyesuaian administrasi pada sejumlah perangkat daerah yang baru terbentuk pada pertengahan tahun.
Meski demikian, F-Golkar meminta persoalan administrasi tidak berlarut sehingga menghambat pelaksanaan proyek fisik di lapangan.
“Fraksi Golkar mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran secara bertahap dan terencana agar pekerjaan dapat tuntas tepat waktu dengan kualitas yang terjaga, tanpa menumpuk di penghujung tahun anggaran,” tegasnya.
Yatam mengatakan, Fraksi meminta penyaluran belanja transfer ke kabupaten/kota dikawal secara ketat agar pembangunan dan pelayanan publik di seluruh wilayah Papua Barat Daya berjalan lebih lancar dan merata.
Terkait program prioritas dan dana Otonomi Khusus (Otsus), Fraksi Golkar mendukung penerapan pola penganggaran berbasis dampak atau outcome-based budgeting.
F-Golkar juga menyoroti kenaikan alokasi Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp150,01 miliar menjadi Rp548,01 miliar sesuai PMK Nomor 146 Tahun 2026.
Tambahan anggaran tersebut dinilai harus diarahkan secara tepat sasaran untuk memperkuat akses pendidikan, layanan kesehatan, ekonomi lokal, pertanian, perikanan, UMKM, serta perlindungan dan pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP).
Sementara terkait pembiayaan daerah, Fraksi Golkar mencatat SILPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp395,77 miliar berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
Fraksi Golkar mendukung pemanfaatan SILPA terikat (earmarked) untuk menyelesaikan kewajiban tahun sebelumnya, penuntasan iuran Jaminan Kesehatan Nasional melalui skema Universal Health Coverage (UHC), serta penyaluran DAK dan DBH secara tertib dan disiplin anggaran.
Di akhir pandangannya, F-Golkar menyatakan siap melanjutkan pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 bersama pemerintah daerah.
F-Golkar menilai sinergi eksekutif dan legislatif diperlukan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan akuntabel sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat Papua Barat Daya.
KENN
