Koreri.com, Sorong – Gubernur Papua Barat Daya (PBD) Elisa Kambu (Elkam) angkat bicara menanggapi pernyataan yang mengatasnamakan dirinya di media sosial tentang penolakan negara dan TNI di daerah ini.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah daerah dan masyarakat Papua tidak pernah menolak kehadiran negara maupun TNI di atas tanah ini.
“Saya tidak pernah ada pernyataan semacam itu dan tidak pernah menolak TNI. Saya juga tidak pernah menolak kehadiran negara di sini,” respon tegas Elkam di Sorong, Jumat (25/9/2026).
Pernyataan itu disampaikannya menyikapi munculnya sejumlah pernyataan yang mengaitkan Papua dengan isu penolakan negara serta anggapan bahwa bantuan pemerintah selalu disertai kepentingan keamanan.
Menurut Elkam, pembangunan Papua merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, daerah, TNI, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kita semua punya tanggung jawab bersama untuk membangun negeri ini. Kami sebagai penyelenggara negara bersumpah dan dipilih rakyat untuk mendedikasikan diri membangun bangsa dan Indonesia mulai dari Papua,” cetusnya.
Elkam mengatakan, pemekaran daerah otonom baru (DOB) menjadi salah satu instrumen Pemerintah untuk mempercepat pembangunan sekaligus mendorong pemerataan di Tanah Papua.
Apalagi, pemekaran di PBD telah membentuk enam kabupaten/kota dalam satu provinsi. Kondisi tersebut diharapkan dapat mempercepat pelayanan publik dan pembangunan di daerah.
Ia juga menegaskan Pemda masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap dukungan pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan.
“Jadi tidak benar kalau kita selama ini tidak menerima. Kita masih penuh ketergantungan kepada pemerintah pusat. Daerah belum bisa membiayai dirinya sendiri,” tegasnya kembali.
Lebih lanjut dijelaskan Elkam, kebijakan Otsus juga merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk mempercepat pembangunan sekaligus memberikan perlindungan dan keberpihakan kepada Orang Asli Papua (OAP).
Ia mencontohkan adanya keterwakilan khusus OAP di lembaga legislatif, Majelis Rakyat Papua (MRP), serta kebijakan afirmasi dalam pengangkatan ASN.
“Kalau promosi jabatan, sepanjang anak-anak Papua memenuhi persyaratan, diberikan prioritas. Tetapi kita juga tidak mungkin sendiri, kita membutuhkan saudara-saudara kita yang lain. Namun, persentasenya tetap kita berikan dominan kepada anak-anak Papua,” sambungnya.
Olehnya itu, Elkam juga mengajak seluruh pihak menjaga persatuan dan tidak membangun narasi yang dapat memecah belah masyarakat.
“Tidak boleh ada adu domba di antara kita. Tidak boleh ada yang mendiskreditkan kelompok-kelompok tertentu,” pintanya.
Mantan Bupati Asmat 2 periode ini menambahkan, aspek keamanan tetap dibutuhkan untuk menciptakan situasi yang kondusif sehingga masyarakat dapat beraktivitas dan pemerintah menjalankan pembangunan.
“Keamanan juga kita perlu. Kalau tempat ini aman, kita bisa membangun dan bisa beraktivitas,” tukasnya.
KENN
