Koreri.com, Nabire – Putusan kasasi Mahkamah Agung terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat Tragedi Paniai Berdarah 2014 dinilai menjadi momentum penting untuk membuka kembali pengusutan tanggung jawab seluruh pihak yang diduga terlibat dalam tragedi berdarah tersebut.
Koalisi Pemantau Paniai menegaskan, pemidanaan Isak Sattu tidak boleh menjadi akhir dari upaya mencari keadilan bagi korban dan keluarga korban. Sebaliknya, putusan tersebut harus menjadi pintu masuk untuk membongkar rantai komando serta mengungkap aktor-aktor lain yang hingga kini belum tersentuh proses hukum.
Dalam perkara Nomor 12000 K/Pid.Sus-HAM/2026 yang diputus pada 10 November 2026, Mahkamah Agung (MA) menyatakan Isak Sattu terbukti bersalah atas dua dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Isak Sattu dinilai bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan dan penganiayaan karena kedudukannya sebagai Perwira Penghubung (Pabung) Kodim 1705/Paniai sekaligus perwira dengan pangkat tertinggi yang mengoordinasikan kegiatan Koramil di bawahnya, termasuk Koramil 1705-02/Enarotali.
Pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan kegagalannya mencegah atau menghentikan tindakan yang seharusnya dapat diketahui dan dikendalikan melalui kewenangan komandonya.
Koalisi menilai, putusan kasasi ini memiliki arti penting karena menjadi pengakuan hukum atas terjadinya pelanggaran HAM berat dalam Tragedi Paniai Berdarah 2014. Pengakuan tersebut sekaligus membuka harapan bagi pemenuhan hak pemulihan korban.
Namun, di balik putusan tersebut, Koalisi Pemantau Paniai menyoroti sejumlah kelemahan mendasar dalam proses penegakan hukum, terutama terkait terbatasnya jumlah terdakwa dan belum terungkapnya keseluruhan aktor yang diduga bertanggung jawab.
Penuntutan Dinilai Terlalu Sempit
Koalisi menilai, sejak awal proses penuntutan sudah menyisakan persoalan serius karena JPU hanya membawa satu orang terdakwa ke pengadilan, yakni Isak Sattu.
Padahal, hasil penyelidikan pro-yustisia Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengidentifikasi lebih banyak pihak yang diduga memiliki tanggung jawab dalam peristiwa tersebut.
Komnas HAM mengelompokkan para pihak tersebut dalam beberapa kategori, yakni komando pembuat kebijakan, komando efektif di lapangan, pelaku lapangan, serta pihak yang melakukan pembiaran.
Mereka mencakup unsur pimpinan Kodam XVII/Cenderawasih, Korem 173/Praja Vira Braja, Kodim 1705/Paniai, Pabung Paniai, Komandan Batalyon 753/AVT, komandan kompi, tim khusus, Polisi Militer, hingga komandan dan anggota Koramil 1705-02/Enarotali serta anggota Yonif 753/AVT.
Menurut Koalisi, temuan tersebut menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai tidak dapat dilihat semata-mata sebagai kelalaian satu orang yang berada dalam struktur komando.
Terlebih, Pasal 37 dan Pasal 40 UU Pengadilan HAM mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.
Koalisi juga menyoroti dugaan tindak pidana perintangan keadilan atau obstruction of justice yang ditemukan dalam penyelidikan Komnas HAM, tetapi tidak dimasukkan dalam dakwaan JPU.
Persoalan lainnya adalah belum adanya pengusutan secara menyeluruh terhadap dimensi kebijakan yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa tersebut.
Koalisi mengingatkan, unsur sistematis dalam kejahatan terhadap kemanusiaan tidak dapat dilepaskan dari konteks kebijakan dan pola kekerasan yang terjadi.
Dalam ringkasan eksekutif penyelidikan pro-yustisia, Komnas HAM menyebut Kabupaten Paniai pernah ditetapkan sebagai zona merah oleh aparat TNI dan Polri.
Selain pasukan organik melalui komando teritorial, terdapat pula penempatan sejumlah satuan lain, termasuk Kopassus, Paskhas, dan pasukan pengamanan daerah rawan Yonif 753/AVT.
Komnas HAM juga merekomendasikan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran prosedur maupun tindak pidana oleh sejumlah personel kepolisian, mulai dari jajaran Polda Papua, Polres Paniai, Brimob BKO, hingga anggota Polsek Paniai Timur.
Korban Minim Dilibatkan, Pemulihan Jangan Sekadar Formalitas
Selain persoalan pertanggungjawaban pelaku, Koalisi turut mengkritik minimnya partisipasi masyarakat dan keterlibatan korban dalam proses hukum.
Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 267 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyidik Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Paniai, tim penyidik terdiri dari 22 jaksa senior yang diketuai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
Padahal, Pasal 21 ayat (3) UU Pengadilan HAM membuka ruang bagi unsur masyarakat untuk terlibat sebagai bagian dari penyidik ad hoc.
Minimnya pelibatan korban dinilai berisiko membuat proses peradilan semakin jauh dari pengalaman, penderitaan, dan kerugian nyata yang dialami keluarga korban.
Bagi Koalisi, partisipasi korban bukan sekadar pelengkap prosedur hukum, melainkan bagian penting untuk memastikan kebenaran terungkap dan kebutuhan pemulihan mereka diperhatikan.
Karena itu, pemerintah diminta memastikan hak korban atas kompensasi sebagaimana ditetapkan dalam putusan dapat dipenuhi secara layak dan bermartabat.
Pemulihan juga tidak boleh berhenti pada pemberian kompensasi. Negara harus memperhatikan kerugian fisik, psikososial, dan ekonomi yang dialami korban serta keluarga mereka.
Koalisi mengingatkan, pendekatan pemulihan menyeluruh tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip internasional mengenai hak korban atas pemulihan dan reparasi akibat pelanggaran HAM berat.
Jangan Ulangi Kegagalan Kasus Abepura
Koalisi juga mengingatkan bahwa kelemahan penuntutan dalam kasus pelanggaran HAM berat di Papua bukan persoalan baru.
Dalam Peristiwa Abepura 2000, hanya dua terdakwa yang diadili di Pengadilan HAM dan keduanya berujung bebas hingga tingkat kasasi.
Pengalaman tersebut, menurut Koalisi, menjadi catatan serius bagi penanganan Peristiwa Paniai 2014.
Bahkan, proses peradilan Paniai dinilai berisiko menjadi show trial atau peradilan yang hanya berlangsung sebatas formalitas tanpa mampu mengungkap seluruh kebenaran dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.
Koalisi mengutip pandangan David Cohen yang menggambarkan proses peradilan HAM untuk Peristiwa Timor-Timur 1999 sebagai peradilan yang dirancang untuk gagal atau intended to fail.
Kekhawatirannya, pola serupa kembali terjadi dalam penanganan kasus Paniai sehingga impunitas atas kekerasan negara di Papua terus dipertahankan.
Atas dasar itu, Koalisi menegaskan putusan kasasi harus menjadi pijakan bagi Komnas HAM dan Jaksa Agung untuk mengembangkan perkara sesuai kewenangan masing-masing.
Pemidanaan satu orang, menurut mereka, tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan pengungkapan tanggung jawab aktor lain dalam rantai komando.
Desak Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran di Papua
Koalisi Pemantau Paniai selanjutnya menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah dan lembaga negara.
Pertama, mendesak Jaksa Agung menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM dengan mengembangkan penyidikan terhadap aktor-aktor lain yang telah diidentifikasi, termasuk dugaan obstruction of justice.
Kedua, meminta pemerintah melakukan pengungkapan kebenaran secara menyeluruh dan berpihak kepada korban, tidak hanya untuk Peristiwa Paniai 2014, tetapi juga kasus pelanggaran HAM berat lainnya di Papua, seperti Peristiwa Abepura 2000, Wasior 2001, dan Wamena 2003.
Ketiga, mendesak pemenuhan hak pemulihan korban Paniai secara substantif berdasarkan kebutuhan nyata mereka, bukan sekadar kebijakan formalitas.
Keempat, meminta pemerintah, Polri, dan TNI mengevaluasi kebijakan pendekatan keamanan yang masih dipertahankan di Papua.
Kelima, mendesak pemerintah segera membentuk Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran di Tanah Papua sebagaimana mandat Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
Keenam, meminta Jaksa Agung melakukan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat dalam Peristiwa Wasior 2001 dan Wamena 2003 sesuai ketentuan UU Pengadilan HAM.
Ketujuh, mendesak Komnas HAM melakukan penyelidikan atas berbagai dugaan pelanggaran HAM berat terhadap warga sipil yang melibatkan aparat negara akibat penerapan kebijakan pendekatan keamanan di Papua.
Koalisi menegaskan, penyelesaian Peristiwa Paniai 2014 tidak boleh berhenti pada satu putusan pengadilan. Pengungkapan kebenaran, penegakan hukum terhadap seluruh pihak yang bertanggung jawab, serta pemulihan hak korban harus berjalan beriringan.
Sebab, keadilan bagi korban tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukuman kepada satu orang. Negara harus berani membuka seluruh fakta, menelusuri rantai tanggung jawab, dan memastikan tragedi serupa tidak kembali terulang di Tanah Papua.
Koalisi Pemantau Paniai 2014 terdiri dari KontraS, ALDP, PAHAM Papua, LBH Makassar, LeIP, YLBHI, AJAR, Amnesty International Indonesia.
RED
