Koreri.com, Manokwari (14/3) – Setelah sejumlah kepala daerah kena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI kini giliran salah satu pejabat asal Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.
Tepatnya, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat terjaring OTT yang dilaksanakan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).
Wakapolres Teluk Bintuni, Kompol Jupri Tambubolon yang dikonfirmasi , Rabu (14/3/2018), mengungkapkan, pria berinisial RK itu ditangkap bersama Kepala Bagian Hukum BPN berinisial SH serta satu staf berinisial DT.
“Sudah kami amankan, saat ini mereka sedang menjalani pemeriksaan,” kata Jupri.
Ia menjelaskan RK, SH, dan DT ditangkap di kantor BPN pada Selasa (13/3) saat transaksi berlangsung.
Tim Saber Pungli yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni AKP Alexander Putra, mengamankan barang bukti uang sebanyak Rp 9 juta.
“Kita melakukan OTT di dalam ruangan kantor BPN. Barang bukti yang kita amankan 9 juta pecahan 100 ribu sebanyak 90 lembar,” beberrnya.
Ketua Tim Saber Pungli ini menambahkan, OTT terhadap pejabat BPN dan dua bawahannya ini berdasarkan laporan warga yang merasa dipersulit dalam mengurus sertifikat tanah.
Petugas BPN membebani biaya pengurusan sebesar Rp 20 juta dalam penerbitan sertifikat tanah tersebut. Merasa ada kejanggalan, warga itu melaporkan kasus yang dialami ke kantor Polres.
Pelapor mengaku telah melakukan pembayaran secara bertahap. Tahap pertama ia membayar sebanyak Rp 11 juta dan sisanya sebesar Rp9 juta dibayarkan pada 13 Maret 2018.
“Laporan itu masuk ke Polres sebelum pembayaran ke dua. Pada saat hendak membayar Pelapor menyampaikan informasi dan saat transaksi tim dapat melakukan penggerebekan,” sebutnya.
Jupri mengapresi tindakan pelapor yang mau bekerjasama dengan tim saber pungli.
MP-RR
