Koreri.com, Sorong – SKK Migas bersama para kepala daerah berhasil mengawal mobilisasi pekerja hulu migas di wilayah-wilayah kerja sehingga kegiatan crew change di daerah-daerah operasi yang menerapkan pembatasan pergerakan tetap dapat dilaksanakan.
Siaran pers SKK Migas yang diterima media ini, Rabu (15/4/2020) menyebutkan, mobilisasi crew change di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat sebagai contoh tetap dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan selama masa pembatasan untuk mencegah penyebaran Covid-19.
“Kami berterima kasih kepada Wali Kota Sorong yang telah bekerjasama bersama kami, membuka Bandara Domine Eduard Osok (DEO) sehingga crew change dan pergerakan barang yang dibutuhkan oleh industri hulu migas di Sorong, tetap dapat dilaksanakan,” ucap Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto di Jakarta, Rabu, (15/4/2020).
Statemen Dwi ini menyikapi keputusan Wali Kota Sorong yang membuka Bandara Komersial DEO di Sorong pada Selasa (14/4/2020), sehingga dapat digunakan oleh KKKS yang beroperasi di Papua Barat untuk melakukan pergerakan.
“Tadi kami melapor kepada Kepala SKK Migas bahwa crew change Pertamina EP, Petrogas, dan JOB Pertamina-PetroChina Salawati di Bandara DEO akhirnya berjalan lancar, meski melalui prosedur yang cukup ketat. Hari ini juga seluruh pekerja sudah sampai di lapangan dengan selamat,” tambah Deputi Dukungan Bisnis, Sulistya Hastuti Wahyu pada kesempatan yang sama.
Sebelumnya crew change dari BP Tangguh juga berjalan dengan baik dan lancar.
Selanjutnya, Sulistya berharap agar prosedur yang telah baik itu dapat tetap dilaksanakan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan di sektor hulu migas.
Sebelumnya, pada awal April, Kepala SKK Migas mengirimkan surat kepada para Gubernur di wilayah kerja migas, untuk mendapatkan dukungan agar operasi produksi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi selama masa situasi tanggap darurat Covid-19 tetap berjalan.
Dukungan dimaksud adalah pemberian izin bagi pekerja KKKS memasuki wilayah operasinya masing-masing dan memberikan kemudahan terkait perizinan daerah yang sudah diterbitkan.
Selain berkirim surat ke para Gubernur, SKK Migas juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kemkum HAM khususnya Dirjen Imigasi untuk membantu pergerakan para pekerja asing yang dibutuhkan guna mendukung kegiatan hulu migas.
“Bantuan mereka luar biasa. Sejauh ini permohonan kami untuk mendukung mobilisasi personil hulu migas yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional dapat dilaksanakan, walaupun melalui prosedur yang ketat. Kami dapat memahami karena pelaksanaan kegiatan ini juga untuk menjaga agar penyebaran Covid-19 tidak semakin meluas,” demikian jelas Sulistya.
Permohonan kepada Gubernur dan Kementerian ini disampaikan SKK Migas, karena dalam melakukan kegiatannya, KKKS selalu menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi.
”Ini adalah sifat utama pekerja hulu migas sebagai dampak karakteristik khusus industri Hulu Minyak dan Gas Bumi yaitu risiko tinggi, investasi besar, dan membutuhkan teknologi khusus,” sambung Dwi.
Sikap kehati-hatian yang ditunjukkan industri hulu migas selama masa penyebaran Covid-19 antara lain, melakukan pembatasan jumlah pekerja di lapangan sesuai perkembangan sebagai upaya untuk meminimalkan potensi penyebaran Covid-19.
Untuk menjaga kelancaran kegiatan operasi, hanya pekerja yang terkait secara langsung dengan kegiatan operasi produksi yang diizinkan berada di lapangan.
KKKS juga telah melakukan perubahan jadwal kerja lapangan menjadi 21:21 (tiga minggu) atau 28:28 (empat minggu) atau pengaturan jadwal kerja lain sesuai dengan kondisi lapangan masing-masing dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku.
Perubahan jadwal tersebut akan memberikan kesempatan yang cukup bagi pekerja untuk melakukan karantina secara mandiri dan pemantauan kesehatan terhadap gejala Covid-19.
Perubahan jadwal kerja ini juga akan meminimalkan risiko penyebaran Covid-19 ke masyarakat di sekitar wilayah operasi.
Selain itu, SKK Migas juga sudah memerintahkan agar dokter perusahaan di KKKS akan melaksanakan pemeriksanaan kesehatan dan hasil pemantauan sebelum pekerja menuju ke lapangan. Para pekerja yang menunjukkan gejala demam, batuk, sesak nafas tidak diizinkan untuk berangkat bekerja di lapangan.
Pekerja KKKS juga diminta tidak melakukan kegiatan yang melibatkan atau berbaur dengan masyarakat. Mereka akan langsung menuju fasilitas akomodasi yang disediakan oleh perusahaan yang terpisah dengan masyarakat di sekitarnya.
SML
