Koreri.com, Manokwari– Aksi demo damai oleh sekelompok masyarakat yang menamakan diri relawan Indonesia bersatu di kantor kementrian dalam negeri (Kemendagri) Jakarta, Selasa (27/6/2023) yang menuntut Mendagri Tito Karnavian mencopot Yohanes Momot dari jabatannya sebagai Plt Kadis PUPR Papua Barat dinilai tidak tepat sasaran.
Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor mengatakan, aksi demo yang dialakukan sekelompok masyarakat itu sangat tidak tepat pasalnya, yang mengangkat kepala dinas atau pimpinan OPD bukan Mendagri tetapi Gubernur.
Selain itu Wonggor menjelaskan bahwa Yohanes Momot dalam melaksanakan tugasnya sangat cepat dan tepat bertindak terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan.
Dia mengatakan pengalaman yang dialami pada saat tahapan pendaftaran bacaleg terjadi kejadian tanah longsor di Kabupaten Pegunungan Arfak, pada saat itu Wonggor menghubungi Plt Kadis PUPR dan langsung mengeksekusi dengan memperbaiki ruas jalan yang tertimpa material longsor tersebut.
“Saya bersyukur dengan hasil koordinasi dengan beliau (Plt Kadis PUPR) alat mulai turun kerja beberapa titik longsor di wilayah Minyambouw itu dan kendaraan bisa melewati seperti biasa,” Kata Orgenes Wonggor kepada media ini melalui telpon selulernya, Selasa (27/6/2023) malam
Bukan itu saja, sebelum pemekaran DOB Provinsi Papua Barat Daya terjadi banjir di Maybrat dan Kota Sorong Plt Kadis PUPR Yohanes Momot segera turun tangan menangani persoalan ini dengan tepat sasar sehingga masyarakat merasa nyaman.
Wonggor menegaskan, seharusnya pejabat yang memperhatikan dan cepat respon keluhan masyarakat seperti Plt Kadis PUPR ini bukan menunggu pencairan anggaran berikut baru mulai eksen.
“Kita harus mendukung ada anak Papua dan dari Manokwari yang punya kemampuan yang tidak dimiliki orang lain, karena itu kalau ada sesuatu yang dibicarakan ayo mari bicara secara baik dengan beliau, bukan dengan cara aksi demo salah sasaran itu,” tegas Wonggor.
Menurut Ketua DPR-PB bahwa Yohanes Momot memiliki kepedulian dan pandangan sangat besar untuk memberdayakan orang asli papua, sebab itu jangan karena kepentingan pribadi maka Libatkan orang lain untuk melengserkan orang lain melengserkan Plt Kadis PUPR.
