Koreri.com, Sorong– Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD).meminta percepatan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjangkau anak-anak hingga ke kampung-kampung.
Permintaan itu disampaikan Wakil Gubernur POBD Ahmad Nausrau saat menghadiri Launching dan Aktivasi SPPG untuk wilayah 3T serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi di kawasan Indonesia Timur, Jumat (2/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung serentak dan hybrid tersebut digelar di SPPG Sorong, Jalan Maibo, Intimpura, Kabupaten Sorong, dan dihadiri jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, kepala distrik, serta calon penerima manfaat MBG.
Ahmad Nausrau yang juga Ketua Satgas MBG PBD menyampaikan apresiasi kepada Presiden dan Wakil Presiden atas pelaksanaan MBG sebagai salah satu program prioritas nasional.
“Masyarakat Papua Barat Daya menyambut dengan sangat antusias program ini,” ucap Ahmad Nausrau.
Nausrau menguraikan, saat ini sebanyak 31 SPPG aglomerasi telah beroperasi di PBD, ditambah 14 SPPG wilayah 3T.
Total penerima manfaat MBG mencapai 84.180 orang. Jumlah itu terdiri atas 67.276 peserta didik dari jenjang TK hingga SMA, 11.509 penerima manfaat kelompok 3B, serta 5.395 guru dan tenaga pendidik.
Sementara itu, SPPG juga telah menyerap 1.309 tenaga kerja atau relawan. Meski demikian, Ahmad menilai cakupan layanan di wilayah 3T masih perlu diperluas.
Dari enam kabupaten dan kota di Papua Barat Daya, Kota Sorong menjadi daerah dengan cakupan aglomerasi penuh, sementara daerah lainnya didominasi wilayah 3T.
“Dari 6 daerah bawahan di Papua Barat Daya, hanya Kota Sorong yang full untuk aglomerasi, sementara selebihnya lebih banyak wilayah 3T. Namun hingga saat ini baru 14 yang operasional,” tegasnya.
Secara khusus Wagub meminta dukungan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mempercepat pembangunan dan operasional SPPG di Kabupaten Maybrat dan Tambrauw yang hingga kini belum beroperasi.
“Kami mohon dukungan dan atensi penuh agar dapur SPPG di wilayah 3T ini bisa segera operasional,” tandasnya.
Minta Penyesuaian Biaya
Selain cakupan layanan, Pemprov Papua Barat Daya juga meminta penyesuaian biaya penyelenggaraan MBG dengan kondisi geografis Papua.
Ahmad mengatakan biaya kebutuhan pangan dan distribusi di Papua relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lain, sehingga diperlukan kebijakan khusus agar kualitas makanan bergizi tetap terjaga.
“Harga di Papua lebih tinggi, sehingga menyulitkan para pengelola SPPG untuk memberikan layanan yang terbaik,” ujarnya.
Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono langsung merespons permintaan tersebut dengan menyatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan regulasi khusus bagi pelaksanaan MBG di wilayah 3T, termasuk Papua.
Menurutnya, faktor kemahalan, tingkat kesulitan dan kondisi geografis menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan program.
“Wilayah 3T khususnya di daerah Papua akan ada treatment khusus terkait kemahalan. Tidak mungkin disamakan seperti di Jawa dengan harga yang sama,” ujar Sudaryono.
BGN juga tengah menyiapkan peraturan badan yang mengatur secara khusus pelaksanaan MBG di wilayah 3T, termasuk aspek kemahalan dan tingkat kesulitan wilayah.
Bagi PBD, kebijakan tersebut diharapkan mempercepat pemerataan layanan MBG sehingga tidak berhenti di kawasan perkotaan.
“Kami berharap dapur SPPG 3T ini bisa segera operasional sehingga melayani masyarakat kita, terutama anak-anak asli Papua yang ada di pelosok-pelosok, yang ada di kampung-kampung,” pungkasnya,
Peluncuran SPPG 3T tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah bersama TNI-Polri, mitra SPPG, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan MBG dapat berjalan merata dan berkelanjutan di PBD.
RED
