Koreri.com, Timika – Forum Pemilik Hak Suling (FPHS) Tsingwarop menyoroti masih terbatasnya pembangunan dan akses pelayanan dasar bagi masyarakat di tiga kampung yang berada di sekitar wilayah pertambangan PT Freeport Indonesia (PTFI), yakni Kampung Waa-Banti, Tsinga dan Arwanop.
Ketua FPHS Tsingwarop Manga Beanal, mengatakan masyarakat di wilayah tersebut hingga kini masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pengembangan ekonomi.
Padahal, menurutnya, wilayah tersebut memiliki sumber daya alam yang selama ini memberikan kontribusi besar bagi negara.
Hal itu disampaikan Manga Beanal saat ditemui awak media di Timika, Minggu (27/9/2026).
Manga menegaskan, pembangunan di wilayah sekitar pertambangan tidak semestinya hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Menurutnya, PTFI sebagai perusahaan yang telah lama beroperasi di wilayah tersebut juga memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
Manga menggambarkan kondisi tersebut seperti hasil kebun masyarakat yang diambil dari kampung, kemudian dibawa untuk diolah dan dinikmati di tempat lain.
“Kalau sayur itu dibeli di pasar, masyarakat mendapatkan uang, negara juga mendapatkan manfaat karena terjadi transaksi. Tetapi kalau langsung mengambil dari kebun masyarakat, kemudian hasilnya dibawa dan diolah di Jakarta, masyarakat di sini mendapatkan apa?” bebernya.
Manga menegaskan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan tidak ingin hanya menjadi penonton ketika sumber daya alam dari tanah mereka memberikan manfaat besar bagi pihak lain.
“Masyarakat ini juga masyarakat Indonesia. Jangan diabaikan atau dianggap sebagai anak angkat. Kami harus diangkat sebagai anak sulung, karena kami ini pemilik dapur,” tegasnya.
Menurut Manga, FPHS Tsingwarop selama bertahun-tahun memperjuangkan agar masyarakat di wilayah tersebut mendapatkan manfaat nyata dari keberadaan industri pertambangan.
Ia menekankan, masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan sesaat, tetapi pembangunan yang berkelanjutan, terutama dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan penguatan ekonomi.
Manga menilai terbukanya akses transportasi akan menjadi pintu masuk bagi pengembangan potensi ekonomi dan pariwisata di wilayah pegunungan.
Dengan akses yang lebih baik, masyarakat akan lebih mudah membawa hasil produksi maupun material dari wilayah mereka menuju Timika.
“Kalau akses dibuka dari Timika menuju tiga kampung melalui jalan atau jembatan layang, masyarakat bisa mendapatkan sesuatu. Mereka bisa membangun daerahnya sendiri, mengembangkan material, bahkan potensi wisata yang luar biasa,” katanya.
Ia juga menyinggung informasi mengenai rencana pembukaan akses jalan mulai 2027 dari wilayah Kuala dan Kalipinipi menuju Arwano, Parano hingga tiga kampung tersebut.
Namun, Manga menegaskan informasi tersebut masih sebatas isu yang didengarnya dan dirinya belum mengetahui kepastian mengenai pelaksanaan rencana tersebut.
Ia berharap pemerintah tidak hanya memusatkan perhatian pembangunan di wilayah perkotaan, tetapi juga memberikan perhatian serius kepada masyarakat yang berada di daerah terpencil dan sulit dijangkau.
“Bukan hanya tiga kampung. Masyarakat tujuh suku juga perlu diperhatikan. Mereka membutuhkan pembangunan, ekonomi, pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Sekretaris FPHS Tsingwarop, Yohan Zonggonau, menambahkan pembangunan di tiga kampung tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah.
Menurutnya, PTFI juga memiliki peran penting karena perusahaan telah hadir di wilayah tersebut jauh sebelum pemerintahan berjalan seperti saat ini.
“Kalau berbicara pembangunan di tiga kampung di atas, itu bukan hanya peran pemerintah. Seharusnya Freeport juga punya peran, karena Freeport hadir di sana sebelum pemerintah,” kata Yohan.
Ia menyoroti kondisi infrastruktur di Kampung Waa-Banti, Tsinga, Arwanop dan sejumlah kampung lainnya yang dinilai masih menghadapi keterbatasan akses.
Salah satu kebutuhan mendesak, kata Yohan, adalah pembangunan akses jalan.
“Jalan satu meter pun tidak ada di kota-kota seperti Tsinga, Arwanop maupun Waa-Banti. Pemerintah pernah menginisiasi pembukaan akses, tetapi kemudian terkendala alasan keamanan dan kawasan hutan lindung,” ujarnya.
Keterbatasan akses tersebut, lanjut Yohan, berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dalam memperoleh pelayanan dasar dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Untuk mendapatkan kebutuhan pokok seperti beras, garam dan minyak goreng, masyarakat bahkan harus menanggung biaya transportasi yang sangat mahal.
“Kondisi seperti ini membuat masyarakat di Tsinga, Waa-Banti dan Arwanop terus berada dalam keterbatasan akses. Sekolah ada berapa, fasilitas kesehatan ada berapa, tenaga medis yang tinggal di sana berapa? Semua itu harus dilihat,” katanya.
Yohan menilai persoalan tersebut membutuhkan perhatian bersama antara pemerintah, PTFI, masyarakat dan pihak keamanan.
Ia juga mendorong adanya gagasan baru dalam membuka akses melalui pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan kondisi geografis serta tetap memperhatikan kawasan konservasi.
Salah satu gagasan yang disampaikan adalah pembangunan jembatan layang atau infrastruktur alternatif yang dapat menghubungkan wilayah Tsinga, Waa-Banti dan Arwanop hingga Kokonao, Agimuga dan Jila.
Menurut Yohan, pembangunan infrastruktur harus dirancang dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan perlindungan lingkungan.
“Kalau memang kawasan itu merupakan paru-paru dunia dan bagian dari kawasan yang harus dilindungi, pemerintah dan Freeport harus berpikir kreatif bagaimana membuka akses tanpa merusak lingkungan,” pungkasnya.
EHO
