Koreri.com, Sorong – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) memfasilitasi Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dini radikalisme dan terorisme bertempat di Belagri Hotel Kota Sorong, Jumat (23/10/2026).
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kesbangpol PBD George Japsenang, mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi langkah bersama untuk memperkuat deteksi dini, menyusun program pencegahan, serta merumuskan langkah konkret menghadapi potensi penyebaran paham radikalisme.
“Papua Barat Daya merupakan pintu gerbang Tanah Papua. Karena itu, kita perlu mewaspadai masuknya paham radikalisme dan terorisme di wilayah ini,” tegasnya ketika memberikan keterangan kepada wartawan usai membuka kegiatan.
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang disampaikannya, terdapat sekitar enam orang yang terpapar radikalisme dan saat ini menjalani pembinaan oleh Densus serta instansi terkait di bidang sosial untuk membantu pemulihan mereka.
Menurut George, generasi muda menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian serius agar tidak terpengaruh paham radikalisme.
Karena itu, upaya pencegahan membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, akademisi, tokoh agama, dan berbagai elemen lainnya.
Selain penguatan deteksi dini, Kesbangpol PBD juga merencanakan program pemberdayaan bagi kelompok rentan, termasuk anak putus sekolah dan generasi muda yang menghadapi persoalan sosial.
“Program tersebut akan diarahkan pada pendidikan vokasi, pembinaan keagamaan sesuai keyakinan masing-masing, hingga pelatihan dan sertifikasi keterampilan,” sambungnya.
Peserta yang telah menyelesaikan pelatihan diharapkan dapat disalurkan ke perusahaan sesuai kompetensi untuk membantu mengurangi pengangguran.
George menyebutkan, pihaknya telah memetakan sembilan wilayah yang menjadi sasaran awal program di Kota Sorong.
Pelaksanaannya direncanakan melalui kerja sama dengan pemerintah distrik dan kelurahan, tokoh agama, lembaga pelatihan kerja, serta unsur TNI-Polri.
Ia berharap program tersebut dapat mulai direalisasikan pada 2027 dan dilaksanakan secara berkelanjutan selama lima hingga sepuluh tahun ke depan.
“Pencegahan radikalisme dan terorisme bukan hanya tugas pemerintah. Kita membutuhkan kolaborasi semua pihak untuk menyelamatkan generasi muda, meningkatkan keterampilan, serta membuka peluang kerja,” tegasnya.
Rakor diikuti peserta dari pengurus FKPT PBD, Perwakilan Guru, Siswa/i, mahasiswa/i, dosen, serta instansi terkait.
ZAN
