Koreri.com, Ambon – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan bahwa penerbitan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) harus melalui mekanisme dan prosedur resmi sesuai ketentuan kepegawaian.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Ambon terkait dugaan penggunaan SK kenaikan pangkat bodong oleh sejumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
Bodewin menjelaskan, saat ini proses kenaikan pangkat ASN telah menggunakan sistem aplikasi. Seluruh dokumen persyaratan wajib diunggah untuk selanjutnya diverifikasi dan dinilai oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Menurutnya, apabila seluruh persyaratan dinyatakan memenuhi ketentuan, BKN akan menerbitkan Pertimbangan Teknis (Pertek) sebagai dasar penerbitan SK kenaikan pangkat.
Tanpa Pertek resmi dari BKN, SK kenaikan pangkat tidak dapat diterbitkan melalui mekanisme yang sah.
“Kalau mengikuti mekanisme resmi, pasti ada Pertek. Di dalam Pertek itu dijelaskan apakah yang bersangkutan memenuhi syarat untuk naik pangkat atau belum,” jelas Bodewin.
Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat, ditemukan sejumlah SK yang diduga tidak melalui prosedur resmi. Bahkan, nomor Pertek yang tercantum dalam dokumen tersebut dipertanyakan karena tidak pernah diterbitkan oleh BKN.
“Perteknya diduga palsu, kemudian dibuat nomor Pertek sendiri dan selanjutnya dicetak SK. Karena itu, BKN mempertanyakan dokumen tersebut sebab Pertek yang tercantum tidak pernah dikeluarkan oleh BKN,” tegasnya.
Bodewin menyampaikan, hasil pemeriksaan Inspektorat menyimpulkan bahwa SK-SK tersebut tidak diterbitkan sesuai mekanisme dan prosedur administrasi kepegawaian yang berlaku.
Terkait kemungkinan adanya unsur pelanggaran hukum maupun keterlibatan pihak lain, ia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Aparat Penegak Hukum (APH).
Karena itu, Pemerintah Kota Ambon akan berkoordinasi dan menyerahkan persoalan tersebut kepada APH untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
“Inspektorat hanya melakukan pemeriksaan dan menguji data-data yang dimasukkan. Untuk menentukan apakah ada unsur pelanggaran hukum atau tidak, itu menjadi kewenangan aparat penegak hukum,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bodewin mengungkapkan, jumlah ASN yang terindikasi memiliki SK kenaikan pangkat bermasalah terus bertambah. Setelah Pemkot Ambon membuka kesempatan kepada seluruh ASN untuk melaporkan dokumen mencurigakan, jumlah temuan meningkat menjadi 45 orang.
Ia pun mengimbau ASN yang merasa memiliki atau mengetahui adanya SK kenaikan pangkat bermasalah agar segera melapor kepada BKPSDM Kota Ambon untuk diperiksa lebih lanjut oleh Inspektorat.
“Kami ingin semua persoalan ini diproses dengan baik. Kalau ada ASN yang memiliki informasi atau merasa mendapatkan SK bodong, segera laporkan ke BKPSDM supaya bisa diaudit oleh Inspektorat,” imbaunya.
Selain itu, Bodewin menekankan pentingnya penguatan pengawasan dan transparansi administrasi kepegawaian di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia mengingatkan agar pengurusan kenaikan pangkat dilakukan secara berjenjang melalui pengelola kepegawaian masing-masing OPD sebelum diteruskan ke BKPSDM.
ASN juga diminta menjaga kerahasiaan akun aplikasi kepegawaian, termasuk SIASN dan MyASN, karena setiap akun dilengkapi username dan password pribadi.
“Setiap ASN memiliki akun dan password sendiri. Tidak boleh sembarang orang menggunakan atau mengakses akun tersebut. Seluruh proses pengurusan kepegawaian harus dilakukan sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku,” tutup Bodewin.
Pemkot Ambon berharap penanganan dugaan SK kenaikan pangkat bodong ini dapat dilakukan secara transparan dan tuntas, sekaligus menjadi momentum memperkuat disiplin serta tata kelola administrasi kepegawaian di lingkungan pemerintahan.
RLS
