Koreri.com, Nabire – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah memperkuat pengendalian pembangunan melalui Monitoring Meja Semester I terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Gubernur Papua Tengah yang diwakili Pj Sekda dr Silwanus Sumule membuka secara resmi giat tersebut yang berlangsung di Nabire, Kamis (13/8/2026).
Kegiatan monitoring tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan berjalan sesuai target, sekaligus mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
Dalam sambutannya, Gubernur mengakui kehadiran seluruh pihak dalam Monitoring Meja dinilai sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk mendukung percepatan pembangunan di Papua Tengah.
Dikatakannya, Monitoring Meja menjadi instrumen penting dalam pengendalian pembangunan daerah. Melalui proses tersebut, pemerintah dapat memantau perkembangan setiap program, mengidentifikasi kendala sejak dini, serta memastikan penggunaan sumber daya berjalan secara efektif dan efisien.
Tanpa monitoring yang baik, berbagai persoalan berpotensi tidak terdeteksi dan dapat berujung pada kesalahan, keterlambatan, bahkan kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
“Karena itu, Monitoring Meja ini semakin penting mengingat pelaksanaan tahun anggaran 2026 telah memasuki periode Semester I,” tegas Gubernur.
Berdasarkan data per 11 Agustus 2026, realisasi penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Papua Tengah baru mencapai 33,37 persen. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena masih terdapat waktu yang harus dimanfaatkan untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan.
Gubernur pun meminta seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak terkait untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dengan tetap mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam proses pengadaan, penggunaan dan pemanfaatan produk dalam negeri juga menjadi perhatian.
Selain itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta segera menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi kepada tim Monitoring Meja.
“Pelaporan yang cepat dan komunikasi yang baik diperlukan agar setiap persoalan dapat segera ditindaklanjuti dan tidak menghambat pelaksanaan program yang telah direncanakan,” sambungnya.
Dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan, masih terdapat sejumlah OPD yang progres realisasi anggarannya berada di bawah 50 persen. Kondisi tersebut perlu segera ditindaklanjuti dengan mempercepat pelaksanaan sisa kegiatan dan penyerapan anggaran sesuai target.
Kepala OPD juga diminta memastikan ketepatan waktu pelaporan. Keterlambatan dalam penyampaian laporan tidak hanya menghambat proses monitoring dan evaluasi, tetapi juga dapat memengaruhi penilaian terhadap kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.
Untuk mendukung proses monitoring, Pemprov Papua Tengah telah menyediakan sistem E-Monitoring melalui aplikasi Dalevbang yang dapat diakses melalui dalevbang.papuatengahprov.go.id.
“Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan OPD maupun Pemerintah daerah dalam memantau perkembangan penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan secara lebih cepat dan terukur,” lanjut Gubernur.
Pemanfaatan sistem tersebut diharapkan dapat memperkuat monitoring secara real-time, sehingga perkembangan setiap program dan kegiatan dapat diketahui dan ditindaklanjuti apabila ditemukan kendala atau penyimpangan.
Setelah pelaksanaan Monitoring Meja, masing-masing OPD akan menyampaikan laporan perkembangan realisasi penyerapan anggaran serta pencapaian target keluaran atau output kegiatan. Laporan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam menilai kinerja setiap perangkat daerah.
Seluruh OPD juga diminta menyampaikan laporan secara transparan dan akuntabel. Keterbukaan dalam pelaporan akan membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan, menentukan langkah perbaikan, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan.
Pengendalian dan evaluasi yang terencana menjadi salah satu kunci keberhasilan pengelolaan pembangunan daerah. Dengan pengendalian yang baik, pemerintah dapat memantau kemajuan program, mengidentifikasi penyimpangan, mengelola risiko, mengoptimalkan sumber daya, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
“Melalui Monitoring Meja Semester I ini, saya harap seluruh perangkat daerah meningkatkan komitmen dan mempercepat pelaksanaan program serta kegiatan APBD 2026,” imbuhnya.
Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong tercapainya target pembangunan dan mewujudkan Papua Tengah yang emas, adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan.
HMS
