Koreri.com, Ambon – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, mengungkapkan hasil audit Inspektorat Kota Ambon terkait dugaan pemalsuan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sebanyak 45 ASN ditemukan menerima dan menggunakan SK bodong tanpa Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dalam konferensi pers di Balai Kota Ambon, Senin (9/11/2026), Bodewin menjelaskan, pemeriksaan Inspektorat berlangsung sejak 19 Oktober hingga 6 November 2026.
Dari hasil audit, ditemukan uang sebesar Rp74,7 juta yang diserahkan oleh 45 ASN kepada pihak-pihak tertentu. Sementara itu, kelebihan pembayaran gaji akibat penggunaan SK tidak sah mencapai Rp24,6 juta.
Inspektorat juga menemukan dugaan keterlibatan seorang perempuan berinisial GOKS, yang bukan ASN, serta dua ASN berinisial JM dan LR dalam proses pengurusan dokumen tersebut.
Modus yang diduga digunakan yakni menghimpun uang dari para guru, membantu perubahan data kepegawaian melalui akun MyASN, serta menyerahkan SK yang tidak sah. Para ASN juga diminta memberikan username dan password akun kepegawaian mereka.
Bodewin menegaskan, 45 ASN tersebut merupakan korban dalam praktik tersebut. Namun, mereka juga dinilai melakukan kesalahan karena tidak mengikuti prosedur resmi kenaikan pangkat.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Ambon akan memperbaiki sistem pengawasan, memverifikasi 45 SK, menghitung kembali kelebihan pembayaran, serta mempertimbangkan sanksi administratif bagi pihak yang terbukti melanggar.
“Hasil pemeriksaan ini, bukti SK asli dan SK bodong akan dibawa dan dilaporkan kepada aparat penegak hukum supaya diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Bodewin.
Ia menambahkan, penetapan tersangka sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan.
Pemkot Ambon berharap kasus ini dapat diusut tuntas sekaligus menjadi evaluasi untuk memperkuat transparansi dan pengawasan administrasi kepegawaian.
JFL
