Koreri.com, Timika – Bupati Johannes Rettob, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika agar meninggalkan pola kerja santai, meningkatkan disiplin, serta membangun budaya kerja yang lebih cepat, produktif, dan bertanggung jawab.
Rettob menegaskan, tantangan pemerintahan ke depan semakin besar. Karena itu, seluruh ASN dituntut mengubah pola pikir dan kebiasaan kerja agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Bupati Rettob dalam keterangannya di Timika, Papua Tengah, Selasa (10/11/2026).
Ia mengatakan, pemerintah daerah tengah dihadapkan pada sejumlah agenda penting yang membutuhkan konsentrasi dan kerja ekstra, mulai dari pelaksanaan Konferensi Kota Toleransi (KKT), persiapan kegiatan 29 November mendatang, hingga percepatan pembahasan dan penyelesaian APBD Tahun Anggaran 2027.
Menurutnya, padatnya agenda tersebut mengharuskan seluruh jajaran pemerintah bekerja lebih keras, termasuk memanfaatkan waktu di luar hari kerja apabila dibutuhkan.
“Kita harus mulai membiasakan diri untuk bekerja lebih cepat. Mental santai, mental yang sudah terlalu nyaman, harus kita tinggalkan. Kita perlu memperbaiki diri, mengubah perilaku, mengubah pola pikir, dan belajar berpikir ke depan,” tegasnya.
Ia bahkan mengibaratkan kecepatan kerja pimpinan daerah dengan jajaran perangkat daerah yang belum berjalan seirama.
Menurut Rettob, ketika pimpinan sudah bergerak cepat merancang berbagai program dan kebijakan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) seharusnya mampu mengikuti ritme tersebut, bukan justru berjalan lambat.
“Jangan sampai saya bersama wakil bupati sudah berpikir jauh ke depan, tetapi bapak dan ibu masih tertinggal di belakang. Kita harus bergerak bersama dengan kecepatan yang sama,” ujarnya.
Selain menyoroti kedisiplinan, Bupati juga mengungkapkan masih adanya persoalan manajemen internal di sejumlah OPD, terutama lemahnya koordinasi dan pembagian tugas kepada staf.
Ia mengaku menerima laporan adanya pimpinan OPD yang masih mengerjakan banyak hal sendiri tanpa mendistribusikan pekerjaan secara proporsional kepada bawahannya.
Padahal, setiap OPD memiliki struktur organisasi, sekretaris, kepala bidang, serta staf dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Kondisi tersebut dinilai tidak sehat karena berpotensi menghambat pekerjaan, membuat tanggung jawab menjadi tidak jelas, serta menyebabkan pegawai tidak memahami apa yang harus dikerjakan.
“Jangan sampai ada kepala OPD yang bekerja sendiri, sementara stafnya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Padahal, sudah ada sekretaris, kepala bidang, dan staf. Semua harus diberikan tugas dan tanggung jawab yang jelas,” katanya.
Rettob juga mengingatkan agar pimpinan OPD tidak menciptakan sekat atau kelompok-kelompok di lingkungan kerja yang justru merusak kekompakan organisasi.
Ia menekankan pentingnya membangun kerja sama, kolaborasi, serta koordinasi, baik di dalam masing-masing OPD maupun lintas organisasi perangkat daerah.
Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak dapat dibebankan kepada satu atau dua orang saja, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh aparatur sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
Bupati juga menyoroti fenomena pegawai yang hanya datang untuk mengikuti apel dan mengisi daftar hadir, tetapi belum menunjukkan kontribusi nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Karena itu, ia meminta pimpinan OPD memastikan seluruh pegawai memiliki pekerjaan yang terukur dan mendapatkan arahan yang jelas.
“Manajemen pemerintahan harus berjalan dengan baik. Setiap orang harus tahu apa tugasnya, apa yang dikerjakan, dan bagaimana mengembangkan pekerjaan sesuai bidang masing-masing,” pesannya.
Di sisi lain, Rettob meminta seluruh pimpinan OPD lebih aktif memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai program, kebijakan, dan hasil kerja pemerintah daerah.
Ia menilai selama ini masih banyak pekerjaan pemerintah yang belum diketahui masyarakat karena minimnya penyampaian informasi dari masing-masing OPD.
Padahal, keterbukaan informasi dan komunikasi publik menjadi bagian penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ia menegaskan, ketika muncul pertanyaan atau isu di tengah masyarakat terkait kebijakan pemerintah daerah, OPD terkait harus mampu memberikan penjelasan secara benar, terbuka, dan berdasarkan data.
“Kita tidak perlu berdebat kusir di media. Tetapi kalau ada hal yang perlu dijelaskan, sampaikan yang sebenarnya. Jelaskan apa yang sudah kita lakukan, supaya masyarakat tahu pekerjaan pemerintah,” ujarnya.
Rettob berharap seluruh jajaran Pemkab Mimika menjadikan evaluasi tersebut sebagai momentum untuk memperbaiki budaya kerja, memperkuat kepemimpinan internal, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Baginya, perubahan pemerintahan tidak cukup hanya melalui kebijakan dan program, tetapi harus dimulai dari perubahan pola pikir dan tanggung jawab setiap aparatur dalam menjalankan tugasnya.
EHO
